Berita Kaltara Terkini

Disnakertrans Kaltara: Dari 3.000 Perusahaan Baru 992 Laporkan WLKP Online, Pemprov Siapkan Sanksi

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara Suwarsono (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Disnakertrans Kaltara sebut dari 3.000 perusahaan baru 992 laporkan WLKP Online, Pemprov Kaltara siapkan sanksi.

Disnakertrans Kaltara mengungkapkan baru ada sekitar 992 perusahaan di Kaltara yang telah melaporkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online.

Angka tersebut relatif masih kecil, bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara yakni sekitar 3.000-an perusahaan.

Baca juga: Groundbreaking KIPI Bulan November Diundur, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Sebut di Desember

"Di Kaltara ini ada sekitar 3.000-an perusahaan, dan yang baru terdaftar online itu baru 992 jadi baru sepertiga," kata Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Disnakertrans Kaltara, Suwarsono, Rabu (17/11/2021).

Menurut Suwarsono, perusahaan wajib melaporkan WLKP agar pihaknya dapat melakukan pembinaan dan mengetahui data rill terkait tenaga kerja di Kaltara.

"Ini ditujukan bagi semua perusahaan, baik kecil, menengah, besar, semua wajib, jadi mereka sampaikan data kegiatan usaha dan data pekerjanya juga," katanya.

"Kalau ada data dasar ini bisa lebih cepat menangani kalau ada masalah dan ini memang tugas kita dalam hal pembinaan," tambahnya.

Ia menyampaikan, ada sanksi yang menanti apabila perusahaan tak kunjung melaporkan.

Karenanya pihak Disnakertrans, kini terus melakukan sosialisasi agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltara dapat segera melaporkan.

Suwarsono juga menjelasakan, bagi perusahaan yang hendak melaporkan WLKP, dapat mengunjungi website Kemnaker RI atau bagi perusahaan yang baru mendapatkan izin, bisa memanfaatkan layanan Online Single Submission atau OSS.

Baca juga: Kunci Gitar dan Lirik Lagu Back to December - Taylor Swift: Im So Glad You Made the Tme to See Me

"Tentu nanti ada sanksi, salah satunya sanksi administrasi kalau belum melapor, tapi yang terpenting inikan pelayanan terganggu kalau belum ada data dasarnya," ujarnya.

"Memang kalau dulu secara offline, sekarang lapornya secara online, dan nanti bisa lapor lewat website Kemnaker Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan untuk perusahaan baru juga bisa lewat OSS, dan sosialisasi ini akan terus kita lakukan," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi