Berita Kaltara Terkini

UMP Kaltara Hanya Naik Rp15.934 Buruh Sebut Sangat Kecewa, Minta Ini ke Gubernur Zainal Paliwang

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
Editor: Junisah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi - Sejumlah pekerja/buruh sedang melakukan pekerjaan kontruksi fasilitas pendidikan di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI)

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pihak buruh dan pekerja mengungkapkan kekecewaannya atas kenaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) Kaltara sebesar Rp15.934.

Kenaikan UMP sebesar 0,53 persen dibandingkan UMP tahun 2021 itu berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan pada Kamis lalu.

Menurut Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Korwil Kaltara Daniel, dalam pembahasan penetapan UMP seharusnya ada data pembanding sebagai acuan selain data dari BPS.

Baca juga: Penetapan UMK Tarakan Masih Dibahas, Dua Kali Dilakukan Pertemuan Serikat Buruh Tak Hadir

Seperti halnya data dari hasil survei kebutuhan hidup layak atau KHL di Kaltara.

"Ini tidak ada data pembanding jadi cukup mengecewakan," kata Daniel, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Buruh Kaltara Minta Kenaikan Upah, Sebut Pembahasan Penetapan Harus Libatkan Semua Pihak

"Kami dari serikat menolak karena data perhitungan formulasi itu dari BPS, data ini tiba-tiba diminta oleh Kemenaker, karena kan tidak ada data pembandingnya dengan survei KHL di Kaltara," tambahnya.

Pihaknya mengaku akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, agar dalam pembahasan penetapan UMP ke depan, juga dimasukan data dari hasil survei KHL.

Presiden KSPI, Said Iqbal menolak rencana pemerintah tak menaikkan upah minimum 2021. (Kolase TribunKaltara.com via Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso dan kompas.com) (Kolase TribunKaltara.com via Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso dan kompas.com)

"Kami juga akan rekomendasikan kepada Pak Gub untuk penetapan 2023 nanti ada tim survei untuk KHL itu," ujarnya.

Kini dengan ditetapkannya besaran kenaikan UMP Kaltara, pihaknya berharap agar kenaikan upah minimum dapat dilaksanankan oleh pihak pelaku usaha dan diawasi oleh pemerintah.

Baca juga: Pastikan Perusahaan Penuhi Hak Pekerja, Serikat Buruh di Malinau Minta Tim Pemantau THR Dibentuk

"Ini tentu harus diawasi, karena banyak juga perusahaan tidak membayar sesuai UMP, jadi pengawasan harus lebih diperketat," pesannya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi