Berita Malinau Terkini

UMK Malinau 2022 Ditetapkan Rp 3,2 Juta, Apindo Beber Kenaikan Signifikan Pengaruhi Iklim Usaha

Penulis: Mohamad Supri
Editor: Amiruddin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Malinau, Paul Mauregar Lalong saat ditemui di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu. ( TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI )

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Upah Minimum Kabupaten Malinau tahun 2022 naik 1,96 persen menjadi Rp 3.248.279.

Kenaikan tersebut berdasarkan hasil pembahasan dan penyesuaian upah minimum mengacu pada kadar inflasi daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Apindo Malinau, Paul Mauregar Lalong mengatakan nilai kenaikan UMK 2022 dinilai wajar.

Baca juga: UMK 2022 Malinau Hanya Naik Rp 62 Ribu, Serikat Pekerja Mengaku Masih Jauh dari Upah Layak

Karena, pada tahun lalu UMK 2021 Malinau tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akibat dampak pandemi Covid-19.

Tahun ini, kenaikan UMK senilai Rp 62.442 berdasarkan formula baku Peraturan Pemerintah 36/2021 tentang Pengupahan.

"Kami dari Apindo juga mendukung ada kenaikan wajar, sebab ini solusi terbaik untuk pekerja dan pengusaha. Kami sudah hitung, ada kenaikan mengacu kadar inflasi Kabupaten Bulungan yakni 1,96 persen," ujarnya, Sabtu (27/11/2021).

Sebelumnya dalam pembahasan penyesuaian UMK 2022, Disnaker Malinau menawarkan 2 pilihan daerah inflasi yakni Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

"Karena satu lain hal, Malinau belum ada indikator inflasi jadi ada dua pilihan, Bulungan atau Tarakan.

Kita sepakat pilih Bulungan karena ada kemiripan wilayah, juga karena kenaikan upahnya lebih besar," katanya.

Paul Mauregar Lalong menjelaskan, kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Menurutnya, dua faktor penting dalam menentukan upah minimum adalah iklim berusaha dan kesejahteraan pekerja.

Baca juga: Pekan Ini UMK Tarakan 2022 Diserahkan ke Provinsi Kaltara, Menunggu Keputusan Gubernur

"Apindo melihat dua sisinya, Pekerja dan Pengusaha. Kita dorong ada kenaikan, tapi naik wajar.

Kalau terlalu tinggi berdampak pada iklim usaha, kami juga tidak mau ada PHK," ucapnya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri