Berita Nunukan Terkini

Aspirasi Tak Diakamodir, Fraksi PKS Nunukan Mangkir Paripurna, Ketua DPC Sebut Defisit Hanya Alibi

Penulis: Febrianus Felis
Editor: Junisah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPC Fraksi PKS Kabupaten Nunukan, Burhanuddin

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan Fraksi PKS mangkir dalam rapat Paripurna tentang Kesepakatan Terhadap KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022, yang dihelat pada Jumat (26/11) di Kantor DPRD Nunukan.

Menurut Ketua DPC Fraksi PKS Kabupaten Nunukan, Burhanuddin, alasan pihak dia tidak hadir dalam rapat Paripurna itu, lantaran beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dalam rapat pembahasan KUA dan PPAS, tidak diakamodir dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Nunukan itu mengaku, dalam rapat pembahasan KUA dan PPAS, pihaknya selalu mendapat jawaban dari pemerintah daerah (Pemda) yang sangat tidak masuk akal.

Baca juga: Wali Kota Khairul Hadiri Paripurna DPRD Tarakan, Beber Perubahan RPJMD karena Kebijakan Nasional

"Iya kami tidak hadir dalam rapat persetujuan KUA dan PPAS. Hanya 15 anggota saja yang hadir. Dua kali rapat, kami ajukan beberapa pertanyaan selalu jabawannya nanti direvisi. Termasuk kami pertanyakan soal dana darurat. Katanya sudah direvisi di sistem," kata Burhanuddin kepada TribunKaltara.com, Minggu (28/11/2021), pukul 13.00 Wita.

Lanjut Burhanuddin,"Sistem mereka ubah, tapi kami belum melihat itu. Sehingga kami butuh waktu untuk mendiskusikan kembali," tambahnya.

Baca juga: Momen Haru di Sidang Paripurna HUT ke-9 Kaltara, Norhayati Teteskan Air Mata saat Serahkan Tumpeng

Merasa aspirasinya tidak diakamodir, sehingga Fraksi PKS mangkir dalam Paripurna tentang Kesepakatan Terhadap KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan T.A 2022.

Burhanuddin menginginkan agar DPRD melakukan rapat gabungan anggota terlebih dahalu, sebelum masuk rapat persetujuan nantinya.

Darmansyah menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat di dalam forum Paripurna ke-11 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022, di Kantor DPRD Nunukan, Selasa (28/09/2021), siang. (TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS)

"Yang namanya nota kesepakatan kan berati kami harus setuju dulu isinya. Harusnya rapat gabungan dulu untuk mendengar aspirasi anggota. Kalau Senin diundang rapat gabungan komisi, kami siap hadir diskusi. Yang jelas untuk tandatangan kesepakatan kami belum bisa," ucapnya.

Defisit Hanya Alibi Pemda

Burhanuddin menjelaskan, dalam beberapa kali rapat pembahasan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan T.A 2022, aspirasi mereka tidak diakamodir ke dalam batang tubuh APBD.

Halaman
12