Berita Malinau Terkini

Kendala Keterwakilan Anggota, Dewan Pengupahan Kabupaten Malinau Akan Dibentuk Tahun 2022

Penulis: Mohamad Supri
Editor: Junisah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Iwan Darma Yuana saat ditemui di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa hari lalu.

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Urgensi pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Malinau juga turut dibahas dalam rapat penetapan UMK 2022 Malinau.

Apindo dan Serikat Pekerja Malinau mengusulkan agar dewan pengupahan segera dibentuk selambat-lambatnya tahun 2022 mendatang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Iwan Darma Yuana mengemukakan rencana pembentukan dewan pengupahan kabupaten tahun depan.

Baca juga: Besaran Upah Masih Dibahas Dewan Pengupahan,Penetapan UMK 2022 Kabupaten Malinau Disepakati Hari Ini

"Rencananya tahun 2022 akan kita bentuk. Kendala yang kemarin, karena kita terbentur di aturan, serikat pekerja yang terdaftar di Disnaker belum mencukupi," ujarnya, Minggu (28/11/2021).

Kendala pembentukan dewan pengupahan Kabupaten Malinau dikarenakan jumlah serikat pekerja yang terdaftar belum mencukupi.

Baca juga: Dewan Pengupahan Belum Dibentuk, Disnaker Malinau Sebut Upah Minimum Kabupaten 2022 Dibahas Besok

Iwan Darma Yuana menjelaskan, dasar hukum pembentukan dewan pengupahan sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015.

Aturan tersebut mewajibkan keterwakilan jumlah anggota dewan pengupahan, diataranya terkait jumlah anggota Serikat pekerja, yang notabenenya belum mencukupi untuk Kabupaten Malinau.

Upah Minimum Kabupaten Malinau 2022 disepakati Rp 3,2 juta melalui Penetapan UMK 2022 di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (25/11/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

Dengan diubahnya PP Pengupahan terbaru, PP 36/2021, Peluang pembentukan dewan pengupahan kini terbuka lebar.

"Insyallah awal tahun depan akan kita bentuk, walaupun ada sejumlah unsur yang wajib dipenuhi jumlahnya, kami sudah bahas, syarat pembentukannya bisa kita penuhi," katanya.

Baca juga: Dewan Pengupahan Usul UMK Kota Tarakan Rp 3,7 Juta ke Gubernur Kaltara, Buruh Mengaku Kecewa

Berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, tugas dewan pengupahan kabuoaten meliputi pengusulan UMK dan penyiapan bahan rumusan pengembangan sistem pengupahan.

(*)

Penulis : Mohammad Supri