Berita Tarakan Terkini

Kabinda Kaltara Beber Potensi Konflik yang Muncul di Masyarakat, Begini Cara Mengatasi Permasalahan

Penulis: Andi Pausiah
Editor: Junisah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kabinda Kaltara, Brigjend TNI H. Andi Sulaiman yang diwawancarai usai kegiatan vaksinasi, Senin (22/11/2021).

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kaltara membeberkan mengenai pengawasan kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik di Kaltara.

Kepala BINDA Kaltara, Brigjend TNI  Andi Sulaiman mengatakan, pengawasan tentang kelompok kategori menentang pemerintah sebenarnya kita bekerja sama dengan instansi lain. Di antaranya bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kesbangpol, Polda, Kejaksaan semua mengikuti perkembangan.

“Sehingga potensi yang akan muncul menimbulkan konflik kita bisa sama-sama redam itu dari awal. Kita lakukan pencegahan sehingga jangan ada potensi konflik dan muncul kasus yang bisa merugikan bersama,” beber Kabinda Kaltara, Brigjend TNI H. Andi Sulaiman.

Baca juga: Pemprov Kaltara Tingkatkan Langkah Antisipasi Terhadap Potensi Bencana dan Konflik Sosial

Ia melanjutkan, menanggapi persoalan adanya pemberitaan anak sekolah yang diduga memiliki latar belakang aliran atau kepercayaan yang ditentang pemerintah, dalam hal ini Saksi-Saksi Yehuwa, pada dasarnya BIN sendiri bertugas mendeteksi potensi bibit radikal yang muncul.

Namun berbeda hal jika sudah masuk dalam ranah hukum, yang sekiranya bisa melanggar peraturan perundang-undangan maka pihaknya menyerahkan kepada pihak berwenang.

Baca juga: Analisa Kesbangpol Malinau, Sengketa Agraria Urutan Pertama Potensi Kerawanan Konflik Sosial

“Jadi kami bekerja di lapangan mencegah potensi adanya yang bisa berakibat fatal. Kalau sudah masuk dalam koridor hukum biarkanlah itu berjalan dan ditangani oleh instansi berwenang,” bebernya.

Adapun lanjutnya terhadap organisasi mereka, BIN sendiri jika mengacu aturan, semua diatur oleh Kesbangpol.

Kabinda Kaltara, Brigjend TNI H. Andi Sulaiman yang diwawancarai usai kegiatan vaksinasi, Senin (22/11/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

“Kami belum ada instruksi bagaimana kebijakan itu turun kita serahkan itu kepada pemerintah. Apakah dibubarkan atau hal lain kita ikuti petunjuk pemerintah,” tegasnya.

Ia melanjutkan, semua hal yang berpotensi pada konflik tetap diawasi pihaknya. Bukan hanya berfokus pada satu hal.

Baca juga: Antisipasi Konflik Agraria, Fomma Kayan Mentarang Jelaskan Urgensi Pengakuan Hak Adat oleh Negara

“Termasuk Kemenag, Kejaksaaan, Polisi dan TNI semua sama-sama ikut memantu supaya wilayah kita aman, damai dan tentram. Jika ada aliran yang kira-kira melakukan pedekatan potensi konflik supaya jangan melebar,” jelasnya.

Lebih jauh ia menambahkan, sejauh ini di Kaltara potensi konflik di seluruh Indonesia bisa saja muncul. Namun bagaimana meredam itu menjadi tugas bersama.

“Bagaimana mengolah, memanajemen supaya yang terdeteksi kita lakukan pendekatan, komunikasi dan pasti ada jalan keluarnya,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah