Berita Tarakan Terkini

Polemik Lahan di Pantai Amal, Kepala BPN Tegaskan tak Bisa Keluarkan Sertifikat Jika Ada Sengketa

Penulis: Andi Pausiah
Editor: Amiruddin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Agus Sudrajat, Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Tarakan. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pihak ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Tarakan ikut memberikan klarifikasi terkait persoalan sengketa lahan melibatkan sejumlah warga di Kelurahan Pantai Amal dan TNI AL yang berlokasi di Bumi Perkemahan.

Sebelumnya diberitakan pada 19 September 2022 lalu, sejumlah warga di Kelurahan Pantai Amal melakukan aksi demo dan melakukan blockade jalan.

Aksi ini ditengarai adanya rencana pembangunan Maritim Command Center (MCC) di salah satu titik wilayah Bumi Perkemahan yang saat ini diklaim dimiliki dua pihak yakni TNI AL dan sejumlah warga di Kelurahan Pantai Amal.

Dikatakan Nur Azlina, warga Pantai Amal persoalan ini sebenarnya sudah berlarut dan sampai pada proses hearing di DPRD Kota Tarakan.

“Mereka diberi waktu sampai tanggal 14, tidak ada kesepakatannya saat itu tidak ada boleh aktivitas di sana. Sebelum ada keputusan dari DPRD. Dan setelah itu mereka bekerja.

Padahal jelas BPN mengatakan AL tidak ada tanahnya di sini.

Kalau kami punya, walaupun bukan seritifkat, kami punya peta bidang,” ujar Nur Azlina, warga yang mengklaim memiliki lahan di wilayah lokasi Buper.

Baca juga: Klarifikasi Danlantamal XIII Soal Pembangunan MCC di Kelurahan Pantai Amal: Itu Aset Militer TNI AL

Dikatakan Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Agus Sudrajat, memang pada lokasi Kelurahan Pantai Amal tersebut sudah ada 6 bidang tanah yang terukur.

Namun ternyata, di sejumlah bidang yang terukur itu termasuk yang diklaim pihak TNI AL sudah menjadi barang milik negara.

“Jadi aset milik TNI AL. Sehingga kita tidak bisa menerbitkan sertifikatnya. Karena asas kami kan di BPN menerbitkan sertifikat itu harus clear dan clean.

Artinya cleaer-nya itu alas haknya ada, clean itu, penguasaannya tidak ada sengketa,” beber Agus Sudrajat kepada TribunKaltara.com.

Namun lanjutnya karena kasus ini masih bersengketa dengan TNI AL, maka pihaknya menegaskan tidak bisa menerbitkan sertifikatnya.

“ Meskipun peta bidang sudah terbit. Peta bidang itu bukan bukti hak, Cuma salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat, harus ada peta bidang, harus ada terukur tanahnya ,” bebernya.

Ia melanjutkan, luas lahan di sana mencapai 200 Ha yang menjadi barang milik negara (BMN) di bawah penguasaan TNI AL.

“Data yang sudah dikeluarkan luasan yang sudah ada pengukuran dan peta bidang ada di bagian pengukuran bisa minta data ke bagian pengukuran,” jelasnya.

Menyoal peta bidang lanjutnya, yang mengeluarkan peta bidang dari BPN termasuk melakukan pengukuran.

Kembali mengonfirmasi soal statement salah seorang warga Amal yang menyebut pihak BPN menyampaikan tidak ada lahan TNI di lokasi yang dipersengketakan. Agus Sudrajat membantah hal tersebut.

Ia mengakui, memang terakhir pertemuan melibatkan banyak pihak termasuk menghadirkan BPN, ia yang menghadiri langsung dan agendanya adalah mediasi di DPRD terkait pembangunan MCC.

“Saya hadir saat itu. Saya di pertemuan itu tidak pernah menyatakan demikian.

BPN tidak pernah menyatakan di situ tidak ada tanah AL. Hanya saya sampaikan begini, AL kan punya gambar situasi yang dikeluarkan tahun 1983 dan 1984.

Sementara masyarakat ada yang sudah keluar peta bidang di situ enam bidang itu.

Baik gambar situasi maupun peta bidang itu bukan merupakan bukti hak.

Saya cuma mengatakan statement itu waktu mediasi antara AL dengan masyarakat di sana,” ujarnya.

Sehingga ia tegas membantah jika pernah menyatakan itu buka tanah milik TNI AL.

Artinya lanjutnya, bukti hak yang resmi adalah sertifikat. Baik peta bidang hanya menjadi salah satu syarat untuk diterbikan sertifikat.

“Jadi diukur dulu baru keluar peta bidang. Kalau tidak ada komplain dari pihak lain, barulah kita lanjut ke sertifikat.

Kalau ada complain begini, TNI AL complain itu memang termasuk AL, masyarakat juga menyatakan itu tanah kami, karena sengketa kita tidak terbitkan sertifikat. Kita hentikan,” tegasnya.

Seperti itu prosedur penerbitan sertifikat suatu lahan lanjutnya. Ketika kedua belah pihak sama-sama-sama kukuh bertahan mengklaim itu miliknya, maka pihaknya tidak bisa mengeluarkan sertifikat.

“Tunggu clear dulu baru bisa kami terbitkan,” pungkasnya.

Baca juga: TNI AL dan Ditresnarkoba Polda Kaltara Tangkap Tangan Kurir Sabu 50 Gram di Nunukan, 1 Pelaku Kabur

Klarifikasi Danlantamal XIII Soal Pembangunan MCC di Kelurahan Pantai Amal: Itu Aset Militer TNI AL

Sebelumnya diberitakan TribunKaltara.com, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIII memberikan klarifikasi terkait pembangunan Maritim Command Center (MCC) di Kelurahan Pantai Amal yang menuai penolakan dari sejumlah warga Pantai Amal karena mengakui memiliki dokumen kepemilikan lahan yang berlokasi di beberapa titik wilayah Bumi Perkemahan (Buper) Pantai Amal.

Dalam rilisnya bersama awak media, Jumat (23/9/2022), Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi menjelaskan terkait urgensi pembangunan Maritim Command Center (MCC) di Kelurahan Pantai Amal.

Dikatakan Danlanatamal, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria menjelaskan apabila lahan digunakan untuk kepentingan negara, itu diperbolehkan.

Apalagi, lahan itu milik negara dan sudah tercatat di negara.

Dijelaskan Danlatamal XIII, lahan yang saat ini diklaim beberapa warga di Pantai Amal tersebut setelah ditinjau dan diteliti, ternyata, memang ada bagian-bagian kapling yang sudah diperjualbelikan oknum.

Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksamana TNI Fauzi saat menggelar rilis pers bersama awak media, Jumat (23/9/2022). (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Ia melanjutkan, dalam hal ini pihaknya tidak memiliki kepentingan pribadi apalagi ia hanya berdinas kurang lebih dua tahun.

Ia mengulas balik peristiwa Hambalang yang terjadi beberapa tahun silam. Sehingga ditegaskannya, MCC ini dibuat salah satunya untuk memantau realtime.

“Ke depan jika sudah membuat, maka kerja sama keamanan untuk perlintasan antara Filipina, Malaysia untuk jalur logistic yang ada di Tarakan akan bisa jauh lebih aman dan berkembang,” beber Danlantamal XIII Tarakan.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak ada kepentingan personal tetapi murni kepentingan negara. Jika dibangun, maka akan timbul dampak sosial untuk MCC tersebut.

“Contoh, berkembangnya suatu kota memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

AL saat ini berjumlah 500 orang lebih per hari bisa membelanjakan anggarannya untuk perputaran ekonomi, ditambah kapal yang lalu Lalang, kebutuhan kapal di Tarakan mencari.

Dan masyarakat berdagang ikut membangkitkan gairah,” beber Danlantamal XIII.

Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksamana TNI Fauzi saat menggelar rilis pers bersama awak media sekaligus edukasi pembangunan Maritim Command Center (MCC) di Kelurahan Pantai Amal di wilayah penguasaan TNI AL, Jumat (23/9/2022). (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Sehingga lanjutnya, MCC ini sangat penting untuk dibuat. MCC juga sudah melalui kajian dan proses. Ia tak menampik memang ada beberapa orang oknum mengklaim sudah memperjualbelikan.

“Ini kalau ditindaklanjuti dengan hukum, mereka sangat berbahaya karena menjualbelikan aset milik negara.

Kecuali mereka bisa buktikan kalau itu asetnya. Namun kami di TNI tidak ingin memproses sejauh itu.

Karena kami ingin mediasi. Setelah mediasi tidak ada keputusan dan mereka mengeluarkan statement tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia melanjutkan, sebaik-baiknya proses yang ada diharapkan mendukung keberpihakan untuk negara. Lahan itu saat ini memang kosong tidak dipergunakan atau ada aktivitas di sana.

“Lahan itu miliknya negara. Representatif kepemilikan negara itu adalah TNI AL. Jadi sebenarnya itu milik negara. Kalaupun itu dibisniskan oleh TNI AL uangnya pun disetorkan untuk negara. KPKNL tupoksinya, bukan TNI AL,” jelasnya.

Lebih jauh dijelakan Danlantamal XIII Tarakan, jika mengulas sejarah nama Amal itu adalah Aset Militer Angkatan Laut (AMAL).

Dengan kata itu menurutnya seharusnya warga di Pantai Amal yang mengklaim lahan di lokasi bumi perkemahan misalnya harus tahu bahwa itu adalah aset negeri direpresentatifkan tanggung jawabnya dipegang TNI AL.

“Kami terus terang tidak ingin berbenturan dengan masyarakat. Tapi kalau ada individu yang memenafaatkan itu, maka akan menjadi masalah besar. Masyarakat tidak tahu menahu, diajak bersama untuk kepentingan individu itu pribadi,” ujarnya.

Faktanya lanjut Danlantamal XIII, aset tersebut sudah diperjualbelikan dan semua data ada dipegang pihaknya.

“Kami berharap pembangunan MCC ini bisa berjalan lancar,” pungkasnya.

Baca juga: Komando Pasukan Katak atau Kopaska Turun Tangan Cari Pesawat Latih TNI AL, Jatuh di Selat Madura

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Join Grup Telegram Tribun Kaltara untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltaracomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Follow Helo TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Berita Terkini