Berita Tarakan Terkini

Kepala BPK Provinsi Kaltara Berganti, Kini Dijabat Ruben Artia Lumbantoruan

Penulis: Andi Pausiah
Editor: Junisah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Walikota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes saat menghadiri kegiatan sertijab di Kantor BPK Provinsi Kaltara.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara resmi berganti.

Kepala Perwakila BPK Provinsi Kaltara, Arief Fadillah resmi digantikan Ruben Artia Lumbantoruan.

Kegiatan serah terima sudah dilakukan pada Senin (26/9/2022) lalu.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara

Untuk diketahui, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Arief Fadillah sudah bertugas sejak Juni 2021 sampai dengan Agustus 2022.

Tugas barunya menempati jabatan sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara. Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara digantikan oleh Bapak Ruben Artia Lumbantoruan, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subauditorat III.C.1 pada sAuditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI.

Selama kurun waktu satu tahun terakhir, tata kelola keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. Hal ini ditandai dengan mampu dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2021 untuk semua Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara.

Baca juga: Pemprov Kaltara Benahi Rekomendasi BPK, Pejabat Terkait Diminta Berpedoman Sesuai Ketentuan

Kondisi ini merupakan tahun ketiga dimana seluruh entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan opini WTP.

“Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Utara yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP-nya. Terus pertahankan opini WTP tersebut, karena dengan WTP mencerminkan pengelolaan keuangan daerahnya semakin transparan dan akuntabel,” ungkap Anggota VI / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Pius Lustrilanang dalam rilisnya.

Anggota VI BPK RI juga menghimbau kepada para Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar segera melaksanakan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes saat menerima penghargaan opini WTP dari Kepala BPK Kaltara, Arief Fadillah. (TRIBUNKALTARA.COM/ DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT TARAKAN)

“Serta segera melakukan langkah - langkah strategis guna melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK agar capaian tata kelola keuangan daerah yang baik dapat ditingkatkan,” beber Pius Lustrilanang.

Anggota VI BPK RI berpesan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara yang baru agar mampu memperkokoh keberadaan BPK di Provinsi Kalimantan Utara, dan memberikan kontribusi nyata dalam turut mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, serta dapat membina komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Utara.

Baca juga: Sejak 2008 Sudah 6 LHP, BPK Kaltara Sebut ada 76 Temuan, Tindak Lanjut Rekomendasi dan Mandatory

Pada acara sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara Senin kemarin, dilaksanakan mulai pukul 16.00 WITA dan dihadiri oleh Anggota VI / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Gubernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

Walikot Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., mengikuti rangkaian serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Kalimantan Utara pada Senin, 26 September 2022.

Dikatakan Wali Kota Tarakan, dengan serah terima jabatan ini, maka secara resmi pucuk pimpinan Perwakilan BPK-RI Kaltara berganti ke Ruben Artia Lumbantoroan dari pejabat sebelumnya, Arief Fadillah, yang ditugaskan untuk menjadi Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Utara.

Halaman
12