Berita Nasional Terkini

Antisipasi Resesi Tahun 2023, KPPU Siapkan 4 Strategi, Termasuk Pengembangan Digital

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ibu Rumah Tangga Pengrajin Anyaman Bambu sekaligus pelaku usaha kecil saat mengolah produk kerajinan tangan di Kecamatan Malinau Kota, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. Pengembangan digital menjadi salah satu strategi KKPU dalam mengantisipasi resesi yang diprediksi terjadi tahun 2023.

TRIBUNKALTARA.COM - Pengembangan digital menjadi salah satu strategi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam mengantisipasi resesi yang diprediksi terjadi tahun 2023.

Secara global termasuk di Indonesia, resesi menjadi momok.

KPPU pun tidak tutup mata dengan resesi yang bisa berdampak fatal bagi stabilitas ekonomi dalam negeri.

Ada beberapa persiapan KPPU apabila resesi tersebut berimbas ke Indonesia.

"Prioritas KPPU di 2023, khususnya tentu untuk mengatasi perubahan pasar tahun depan terkait kemungkinan resesi. Pertama, penguatan pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ketua KPPU Afif Hasbullah di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Menurut Afif, UMKM adalah satu pelaku bisnis di ekonomi KPPU yang paling punya daya tahan dan bersifat resilience (tangguh) terhadap resesi yang tidak menurunkan ekonomi Indonesia.

Strategi berikutnya, lanjut Afif, KPPU mendorong kepatuhan para pelaku usaha. Sehingga KPPU tak melulu sebagai penegak hukum.

"Kemudian yang kedua, terkait dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Jadi kami ingin bahwa postur aktivitas kami kedepan itu tidak melulu berpikir terkait penegak hukum," ucapnya.

"Sehingga nanti keberhasilan KPPU dalam suatu periode tertentu itu tidak dilihat dari berapa banyak perkara diselesaikan, berapa banyak denda yang jadi PNBP negara. Tetapi adalah kita juga nilai bahwa peraturan dari masyarakat kita mulai menurun, peraturan dari pelaku usaha sudah mulai berkurang," sambungnya.

Kemudian yang ketiga, KPPU ingin berupaya mengembangkan digitalisasi. Dengan digitalisasi tersebut akan memudahkan pekerjaan KPPU dalam pengawasan persaingan usaha.

"Ketiga, kita ingin ada pengembangan sistem digital di KPPU untuk mendukung tugas itu dalam persaingan usaha maupun kemitraan. Kita ingin membangun satu big data. Juga notifikasi harus didukung dengan sebuah data yang lengkap sehingga ini ada satu notifikasi bisa diselesaikan dengan cepat," tutur Afif.

Strategi terakhir kata Afif, yakni penyederhanaan pelayanan di KPPU yang dinilai masih belum sesuai harapan. Terutama dari segi waktu dan biaya.

"Keempat terkait dengan simplifikasi hukum acara atau penyederhanaan pelayanan dan waktu di KPPU. Kita ingin cepat, murah dan biaya ringan. Jadi penilaian notifikasi merger akuisisi bisa cepat kenapa harus lama. Ini pakai lawyer kan bayarnya juga mahal," ungkapnya.

Pengertian dan dampak resesi

Halaman
12

Berita Terkini