Berita Nunukan Terkini

DPRD Nunukan Kecewa, Penyampaian Aspirasi Dibatasi saat Wamendagri dan DPR RI Kunjungi PLBN Sebatik

Harapan besar masyarakat Nunukan terhadap percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik kembali pupus.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
(HO/ Staf Firman Prokopim Setkab Nunukan)
KUNJUNGAN WAMENDAGRI - DPRD Nunukan menyayangkan kunjungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilai tak membawa hasil konkret, Sabtu (04/10/2025), sore. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Harapan besar masyarakat Nunukan terhadap percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara ( PLBN) Sebatik kembali pupus.

DPRD Kabupaten Nunukan menyayangkan kunjungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) yang dinilai tak membawa hasil konkret.

Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui kunjungan tersebut hanya sebatas peninjauan dan tanya jawab dengan pihak Imigrasi serta Bea Cukai terkait kelayakan fasilitas PLBN Sebatik.

"Kita awalnya senang saat mendengar ada kunjungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Kami pikir itu buah dari kunjungan kerja kami beberapa waktu lalu ke KSP ( Kantor Staf Presiden). Tapi ternyata, hasilnya kembali ke titik awal. Nggak jelas jadinya," kata Hamsing Kepada TribunKaltara.com, Minggu (05/10/2025), siang.

Baca juga: Warga Segel PLBN Sebatik Nunukan, Tagih Pemerintah Fungsikan Bangunan Rp200 Miliar yang Mangkrak

AKSI PLBN SEBATIK - Sejumlah pemuda Sebatik, Nunukan yang berasal dari berbagai organisasi bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dalam unjuk rasa, massa juga turut melakukan penyegelan gerbang PLBN Sebatik, Sabtu (04/10/2025), sore. TRIBUNKALTARA.COM/FEBRIANUS FELIS
AKSI PLBN SEBATIK - Sejumlah pemuda Sebatik, Nunukan yang berasal dari berbagai organisasi bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dalam unjuk rasa, massa juga turut melakukan penyegelan gerbang PLBN Sebatik, Sabtu (04/10/2025), sore. TRIBUNKALTARA.COM/FEBRIANUS FELIS (TRIBUNKALTARA.COM / FELIS)

Politisi Hanura itu menuturkan, DPRD Nunukan bahkan tidak diberi banyak waktu untuk menyampaikan pandangan terkait urgensi pengoperasian PLBN Sebatik.

"Baru saya Assalamulaikum, sudah dibilang singkat saja. Katanya, tolong jangan lama-lama, karena Wamen mau cepat-cepat kembali ke Jakarta," ucap Hamsing dengan nada kecewa.

Padahal, menurutnya, pengoperasian PLBN Sebatik merupakan harapan besar masyarakat di wilayah perbatasan. 

Terlebih, sejumlah instansi teknis seperti Imigrasi dan Bea Cukai Nunukan telah menyatakan siap mendukung penuh jika PLBN diaktifkan.

"Kepala Imigrasi dan Bea Cukai sudah menyampaikan sikap siap. Personel mereka juga siap dimaksimalkan untuk mendukung operasional PLBN. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat," tambahnya.

DPRD Nunukan, lanjut Hamsing, akan tetap mengupayakan agar pemerintah pusat segera memprioritaskan pengoperasian PLBN Sebatik

Pasalnya, fasilitas dengan nilai pembangunan mencapai ratusan miliar rupiah itu sudah berdiri megah, namun belum difungsikan sama sekali.

Diketahui PLBN Sebatik diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu (02/10/2024) bersama 6 PLBN lainnya di Indonesia.

Dua diantara 7 PLBN yang diresmikan Presiden Jokowi terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara).

Diantaranya PLBN Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik Utara, Kaltara dan PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

"Kebijakan ini merupakan kebijakan lintas negara, dan seharusnya ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai bangunan semegah itu dan menghabiskan anggaran ratusan milliar dibiarkan mangkrak," tegas Hamsing.

Baca juga: KSP Tegaskan Aktivasi PLBN Sebatik Nunukan Kaltara Adalah Keharusan, Patok Batas Negara Ikut Disorot

Hamsing menilai, jika PLBN Sebatik segera dioperasikan, dampaknya akan sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

Selain memudahkan mobilitas warga menuju Malaysia, keberadaan PLBN juga dapat menekan angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau PLBN beroperasi, masyarakat akan lebih sejahtera. Aktivitas ekonomi bisa meningkat, dan kasus TPPO termasuk penyelundupan barang ilegal bisa ditekan. Itu harapan besar masyarakat Perbatasan," pungkasnya.

Penulis: Februanus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved