Soal PLBN Sebatik Belum Beroperasi, Warga dan DPRD Nunukan Kecewa, Wartawan Ikut Bersuara

"Lebih dari Rp200 miliar uang rakyat habis, tapi sampai sekarang tidak dimanfaatkan. Ini jelas merugikan keuangan negara," tutur Andi Mulyono.

Selain itu, Andi Mulyono juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memberi instruksi tegas kepada kementerian terkait.

"Kalau tidak bisa difungsikan, pihak yang merencanakan maupun melaksanakan pembangunan ini harus diproses hukum. Jangan sampai uang negara hanya dihamburkan," ungkapnya.

Wartawan Lokal Ikut Kecewa

Selain warga Sebatik dan pejabat legislatif Nunukan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan, Taslee juga mengutarakan kekecewaannya.

Dia menilai kunjungan pejabat negara setingkat Wamendagri seharusnya melibatkan wartawan lokal.

"Tidak ada rundown kunjungan Wamendagri yang dibagikan ke wartawan daerah. Kami tidak tahu kegiatan-kegiatan Wamendagri di Sebatik. Padahal akses liputan ke Sebatik tidak mudah, harus lewat laut dan darat dari ibukota kabupaten," pungkas Taslee.

Ia juga menyoroti adanya perlakuan tidak adil terhadap jurnalis lokal.

"Wartawan dari luar daerah difasilitasi, sementara kami yang selama ini liput di perbatasan justru tidak diberi akses. Ini ironis," terang Taslee.

Taslee menambahkan, pejabat negara yang datang membawa nama rakyat semestinya membuka ruang dialog yang maksimal dan lebih substantif, bukan sekadar kunjungan seremonial.

"Beliau ke lapangan dalam rangka tugas negara, dibiayai oleh negara, dan membawa harapan rakyat perbatasan. Seyogianya dialognya maksimal dan disertai kepastian kapan PLBN dioperasikan," tandasnya.

Baca juga: Warga Segel PLBN Sebatik Nunukan, Tagih Pemerintah Fungsikan Bangunan Rp200 Miliar yang Mangkrak

Dikutip dari rilis Prokopim Setkab Nunukan melalui facebook resmi Pemkab Nunukan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Deddy Sitorus menegaskan, persoalan PLBN Sebatik itu harus segera ditindaklanjuti.

"Kami serahkan ke BNPP untuk menindaklanjuti agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Menteri Dalam Negeri saya harap dapat menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk membicarakan soal boarding cross agreement, termasuk dalam forum Sosek Malindo dan berbagai mekanisme lainnya, sehingga dapat tercipta umbrella agreement yang mampu menjawab persoalan-persoalan tadi," jelas Deddy Sitorus.

Selain ke PLBN Sebatik, rombongan Wamendagri dan Komisi II DPR RI, menyempatkan diri melihat Patok-3 perbatasan RI-Malaysia termasuk rumah dua negara, Indonesia-Malaysia yang menjadi ikon unik di Desa Aji Kuning, Sebatik.

Penulis: Febrianus Felis