Indeks Pembangunan Manusia di Nunukan Tertinggal, BPS Soroti Rendahnya Akses Pendidikan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara masih menjadi pekerjaan rumah serius, dengan faktor pendidikan sebagai penyumbang utama, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang terkendala akses.

Salah satu faktor utama penyebabnya adalah rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, menjelaskan meskipun Kabupaten Nunukan telah memiliki berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, namun capaian pendidikan masyarakat secara umum masih didominasi lulusan sekolah menengah pertama (SMP).

“IPM kita masih paling rendah. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Padahal di Nunukan sudah ada kampus, ada sekolah tinggi. Tapi kalau kita lihat datanya, rata-rata tingkat sekolah masyarakat masih sampai SMP. Ini yang menjadi pemicu utama rendahnya IPM,” ujar skandar Ahmaddien kepada TribunKaltara.com, Rabu (28/01/2026).

Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia Malinau Posisi Kedua di Kalimantan Utara, BPS Sebut Terjadi Kenaikan

Menurut skandar Ahmaddien, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kualitas pendidikan, melainkan lebih kepada keterbatasan akses, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Ia mencontohkan beberapa kecamatan seperti Lumbis Pansiangan dan Krayan Selatan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan geografis cukup berat.

“Di wilayah luar seperti Lumbis Pansiangan atau Krayan Selatan, banyak anak-anak yang kesulitan mengakses sekolah. Internet susah masuk, transportasi terbatas, jarak tempuh jauh, sehingga ini memengaruhi minat dan kesempatan mereka untuk sekolah,” ucapnya.

Iskandar menegaskan, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa berhenti sekolah lebih awal, bukan karena tidak ingin belajar, melainkan karena keterbatasan fasilitas pendukung.

Untuk mengatasi persoalan ini, BPS mendorong pemerintah daerah agar lebih memaksimalkan program pendidikan nonformal, khususnya Paket A, B, dan C yang disediakan secara gratis.

“Arah kebijakannya adalah bagaimana program paket A, B, dan C ini bisa benar-benar dimaksimalkan. Kita perlu menjawab pertanyaan kenapa anak-anak tidak mau sekolah, lalu mendorongnya lewat program sosial agar mereka bisa melanjutkan pendidikan minimal sampai SMA,” tuturnya.

Meski demikian, Iskandar tetap optimistis IPM Kabupaten Nunukan dapat meningkat apabila ada sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

“Kalau pendidikan dan ekonomi bisa kita tingkatkan bersama-sama, IPM Nunukan pasti akan naik. Tantangannya memang besar, tapi dengan langkah yang tepat dan berbasis data yang akurat, kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata,” ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis