Wakil Bupati Tegaskan Program OPD Pemkab Nunukan 2027 tak Boleh Asal, Harus Berdampak ke Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Pemkab Nunukan menggelar Forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan usulan Musrenbang, pokok pikiran DPRD, dan pagu OPD agar lebih tajam dan tepat sasaran.
• Wakil Bupati menegaskan program harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mendukung "17 Arah Baru", serta mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan fiskal nasional.
• Seluruh OPD diwajibkan menyerahkan laporan kinerja paling lambat 31 Maret 2026 sebagai dasar realisasi pembangunan daerah dan pusat.

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tancap gas menyiapkan arah pembangunan tahun 2027. 

Lewat Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis (26/3/2026), seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Nunukan diminta serius merumuskan program yang benar-benar menyentuh masyarakat.

Tak main-main, forum ini membahas tiga agenda krusial sekaligus, mulai dari usulan program hasil Musrenbang kewilayahan 2026, pokok pikiran (pokir) DPRD, hingga pagu indikatif OPD. 

Bappeda Litbang Nunukan pun mengumpulkan seluruh stakeholder, dari OPD hingga pemangku kepentingan, untuk duduk bersama menyusun program yang lebih tajam, spesifik, dan tepat sasaran.

Baca juga: Bupati Nunukan Kumpulkan OPD Jelang Lebaran, Bahas BBM, Sampah, hingga WFA

Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, dalam arahannya langsung memberi “warning” tegas. 

Ia meminta seluruh OPD tidak asal menyusun program, tetapi fokus pada kebutuhan nyata masyarakat.

“Program harus benar-benar efektif dan mampu menjawab persoalan mendasar pembangunan,” tegas Hermanus.

Ia juga menyoroti pentingnya menggabungkan hasil Musrenbang kecamatan, Musrenbang kewilayahan, serta pokir DPRD agar tidak ada program yang tumpang tindih atau tidak tepat sasaran.

Tak hanya itu, Hermanus turut mengingatkan dampak situasi global yang bisa memengaruhi kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, kondisi ini wajib menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan ke depan.

Yang tak kalah penting, ia menekankan implementasi program “17 Arah Baru Menuju Perubahan” agar benar-benar dirasakan masyarakat. 

Lebih lanjut, Hermanus juga meminta percepatan Program Strategis Nasional (PSN) serta evaluasi program yang dinilai tidak memberi dampak langsung.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Nunukan yang juga menjabat sebagai Pj Sekda, Raden Iwan Kurniawan, menyebut forum ini menjadi momen penting untuk menguji sekaligus mengevaluasi seluruh rencana program OPD.

Ia menegaskan, hasil forum ini akan menjadi dasar realisasi program pembangunan daerah, sekaligus bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat.

“Seluruh laporan kinerja harus segera disampaikan, paling lambat 31 Maret 2026,” ujarnya.

Forum yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan mampu menghasilkan program yang tidak hanya matang di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Nunukan dan kesejahteraan masyarakatnya.

(*)

Penulis: Fatimah Majid