FGD Standar Pelayanan Digelar, BPS Tana Tidung Libatkan OPD dan Unsur Masyarakat

Ringkasan Berita:

• BPS Tana Tidung gelar FGD meninjau dan menyusun standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
• Penyusunan standar ini libatkan berbagai pihak dari OPD, organisasi masyarakat, pakar, hingga media massa guna memastikan layanan yang diberikan menjawab kebutuhan riil di lapangan.
• Hasil diskusi berupa saran dan masukan dari peserta akan didokumentasikan dasar penguatan kualitas layanan BPS agar penyediaan data di masa depan semakin optimal.

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Tana Tidung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari upaya penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data.

FGD tersebut digelar di Ruang Rapat BPS Jalan Trans Kaltara, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara ( Kaltara ), Senin (27/4/2026), dengan menghadirkan peserta dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Kepala BPS Tana Tidung, Achmad Sani Setiawan yang akrab disapa Iwan menjelaskan, pelaksanaan FGD ini merupakan bagian dari penerapan regulasi yang mengharuskan setiap instansi melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala dengan melibatkan masyarakat.

Baca juga: BPS Tana Tidung Sosialisasikan Program Desa Cantik, Tiga Desa Jadi Lokus di Tahun 2026

“FGD ini kita laksanakan sebagai penerapan undang-undang, setiap standar pelayanan oleh instansi atau lembaga perlu dievaluasi dan direview bersama oleh unsur masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan standar pelayanan publik tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara, tetapi juga melibatkan pengguna data agar hasilnya lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan.

“Sehingga standar pelayanan itu dihasilkan tidak hanya dari satu pihak, tapi dari penyelenggara dan pengguna data. Pengguna data ini mencakup OPD, organisasi masyarakat, pakar atau ahli, media massa, dan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam forum diskusi ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan standar pelayanan BPS ke depan.

“Hasil dari FGD ini berupa masukan, saran, dan rekomendasi dari peserta terkait evaluasi dan peningkatan standar pelayanan, yang nantinya akan didokumentasikan dalam berita acara atau laporan FGD,” terangnya.

Baca juga: BPS Tana Tidung Rilis Statistik Daerah 2025, Sesayap jadi Magnet Ekonomi

Lebih lanjut, hasil tersebut akan menjadi bahan dalam penguatan implementasi standar pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan BPS Kabupaten Tana Tidung.

“Harapannya tentu standar pelayanan yang kita miliki ke depan semakin baik dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna data secara optimal,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti