Wagub Kaltara Tekankan Penguatan Integritas Tanggung Jawab Semua Perangkat Daerah

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmen memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala ketika membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Senin (11/5/2026).

Di hadapan jajaran perangkat daerah, Ingkong Ala menekankan, penguatan integritas tidak hanya menjadi tugas inspektorat, melainkan tanggung jawab seluruh pimpinan dan aparatur.

"Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi tanggung jawab seluruh pimpinan dan jajaran," tegasnya.

Baca juga: 84 PNS Pemprov Kaltara Dilantik, Gubernur Larang ASN Nongkrong di Warung Kopi saat Jam Kerja

Sinergi Perangkat Daerah

Wagub menjelaskan, tantangan pembangunan yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Diperlukan sinergi antar perangkat daerah agar program pembangunan berjalan optimal.

Ingkong Ala juga menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi dan memetakan risiko sejak dini untuk meminimalkan hambatan pelaksanaan program.

Landasan Regulasi

Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Ingkong Ala, survei tersebut menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana budaya integritas diterapkan di pemerintahan daerah.

"Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat," ujar Wagub Kaltara.

Integritas sebagai Modal Utama

Menutup sambutannya, Ingkong berharap penguatan integritas dapat memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian kita," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji, serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Saut Parulian Bakkara.

(adv)