Pj Sekda Nunukan Ungkap 3 Usulan Program saat Hadiri Musrenbang Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, membawa misi penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2027, Kamis (9/4/2026).

Mewakili Bupati Nunukan, ia menyodorkan tiga program strategis yang dinilai menjadi kunci keberlanjutan pembangunan di wilayah perbatasan.

Dalam forum yang dihadiri seluruh kepala daerah dan Forkopimda Kaltara, Pj Sekda Nunukan menegaskan usulan ini bukan sekadar rencana, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat.

"Ini penting untuk keberlanjutan pembangunan Nunukan," katanya di Ruang Serbaguna Gabungan Dinas Provinsi Kaltara.

Tiga Fokus Utama di Perbatasan

Tiga program besar yang didorong oleh Pemkab Nunukan meliputi:

1. Konektivitas Jalan: Penuntasan jalur dari Malinau menuju Long Midang, Krayan.

2. Akses Wilayah Terisolasi: Pembangunan akses perbatasan dari Mansalong menuju Tau Lumbis.

3. Mitigasi Bencana: Penanganan serius terhadap banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap dan wilayah Sebatik.

Menurut Iwan, usulan ini sangat relevan karena sudah selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat yang ingin menjadikan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Baca juga: Pemkab Nunukan Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027, Bupati Irwan Tekankan Sinergi Lintas Sektor

Pembangunan Harus Berdampak Nyata

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, dalam sambutannya menekankan bahwa RKPD 2027 harus mengusung prinsip pembangunan yang merata dan inklusif.

Ia mengingatkan agar forum ini tidak terjebak dalam seremoni tahunan.

"Musrenbang ini harus berdampak nyata, bukan hanya rutinitas tahunan," tegas Gubernur Zainal.

Ia juga menambahkan target pembangunan ke depan bukan hanya soal angka pertumbuhan yang tinggi.

"Ini bukan sekadar angka, tapi bagaimana pembangunan dirasakan seluruh masyarakat," ujarnya.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri ini diakhiri dengan penandatanganan dokumen resmi.

Dokumen tersebut nantinya akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kaltara untuk Tahun Anggaran 2027.

(*)

Penulis: Fatimah Majid