Virus Corona
Epidemiolog Beber Risiko Kampanye Langsung Bisa Picu Klaster Pilkada dan Memperluas Covid-19
Epidemiolog Iwan Ariawan beber potensi sebaran Covid-19 meluas hingga muncul klaster pilkada andai kampanye langsung tetap digelar
lihat foto
Adapun perilaku pencegahan 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta TLI (tes, lacak dan isolasi) yang seharusnya dapat menekan pertambahan kasus Covid-19 belum terlihat efeknya secara bermakna di Indonesia.
Cakupan pelaksanaan 3M yang benar dan TLI masih rendah sehingga efeknya belum bermakna untuk mengendalikan epidemi Covid-19.
"3M dan TLI bisa cegah harusnya. Di negara lain bisa berhasil. Kenapa kita tidak? karena cakupan pelaksanaan 3M dan TLI-nya masih rendah, jadi efeknya belum bermakna.
Saya lihat harus ada lembaga yang mantau agar 3M dan TLI berjalan. PSBB oke, tapi apakah dia lakukan PR-nya tadi (3M dan TLI)," ujarnya.
Ia juga menekankan Pilkada dengan kampanye langsung berpotensi menambah jumlah kasus Covid-19, yang tentunya akan meningkatkan puncak kasus dan memperpanjang epidemi Covid-19.
"Saya sarankan kampanye offline ditiadakan ya.
Serta mengatur waktu saat pencoblosan sehingga tidak terjadi banyak orang berkumpul nantinya saat Pilkada," tegasnya.
PP Muhammadiyah dan PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.
Hal ini dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).
"Kami sampaikan bahwa usulan Muhammadiyah agar pelaksanaan Pilkada 2020 dipertimbangkan dengan seksama untuk ditunda pelaksanaannya," kata Mu'ti.
Mu'ti menjelaskan, usul penundaan tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19.
Menurut dia, keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 merupakan yang paling utama.
Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia juga kian bertambah setiap harinya.
"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," ujar dia.
