Moeldoko Tak Tinggal Diam Soal Manuver Gatot Nurmantyo Cs, Istana Beri Peringatan Tegas ke KAMI

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko tak tinggal diam soal manuver Gatot Nurmantyo Cs, Istana beri peringatan tegas ke KAMI.

Kolase TribunKaltara.com via Warta Kota dan Tribunnews
Gatot Nurmantyo dan Moeldoko (Kolase TribunKaltara.com via Warta Kota dan Tribunnews) 

TRIBUNKALTARA.COM - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko tak tinggal diam soal manuver Gatot Nurmantyo Cs, Istana beri peringatan tegas ke KAMI.

Nama Eks Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan kelompoknya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI ) terus mencuri perhatian jelang peringatan momen G30S/PKI hingga saat ini.

Terkait manuver kelompok Gatot Nurmantyo Cs, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan agar KAMI tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik.

Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Jelang Pembangunan PLTA Mentarang Induk, Pemkab Malinau Kaji Relokasi Masyarakat Terdampak

Keluhan Pelajar Nunukan Soal Listrik & Jaringan Internet tak Stabil Jadi Kendala Saat Belajar Daring

Kisah Sedih, Pernikahan Sudah Siap Namun 1 Jam Sebelum Ijab Kabul Pengantin Wanita Meninggal Dunia

Bansos Rp 500.000 Sudah Cair! Kartu Keluarga Sejahtera Bisa Buat Tarik Tunai? Segera Cek Disini

Moeldoko yang juga Eks Panglima TNI sebelum Gatot Nurmantyo mengatakan, KAMI adalah kelompok yang diisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Pemerintah pun tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat.

Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik dan masukan yang datang dari kelompok itu.

Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan.

Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan," kata Jenderal purnawirawan ini.

Namun, mantan Panglima TNI ini juga menegaskan, negara mempunyai perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas.

"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan.

Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali.

Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved