20 Fasilitas Halte Transjakarta Dirusak, Anies Baswedan Tengarai DKI Jakarta Merugi Rp 55 Miliar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menengarai DKI Jakarta merugi sekira Rp 55 miliar setelah 20 fasilitas halte Transjakarta dirusak saat aksi demo
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menengarai DKI Jakarta merugi sekira Rp 55 miliar setelah 20 fasilitas halte Transjakarta dirusak saat aksi demo tolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020) kemarin.
"Total kerusakan ada 20 halte. Diperkirakan kerugian lebih Rp 55 milyar," kata Anies Baswedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020) pagi.
Sementara total kerugian yang diderita Pemprov DKI Jakarta, masih dalam proses identifikasi dan penghitungan.
Sebagaimana diketahui selain 20 Halte TransJakarta rusak, kerusakan juga terjadi di beberapa Stasiun MRT Jakarta meliputi tangga akses masuk rusak, kaca pecah, dua unit mini ekskavator pembangunan MRT fase 2 terbakar, hingga beberapa tiang plang jalan penyok.
"Nah itu yang belum selesai dihitung. Tadi yang saya sebut hanya kerugian terkait dengan fasilitas Transjakarta," katanya.
Adapun pada Jumat pagi operasional Transjakarta maupun MRT Jakarta sudah berjalan normal kembali.
Hanya ada beberapa perpendekan rute untuk Transjakarta, dan sejumlah entrance pada stasiun MRT Jakarta yang masih ditutup sementara.
"Jumat pagi ini targetnya adalah seluruh fasilitas publik di Jakarta bisa digunakan. Lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Puing-puing yang masih terus diselesaikan karena sebagian ini msh perlu waktu untuk dibersihkan," kata Anies Baswedan.
Temui pengunjuk rasa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menemui massa pengunjuk rasa Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020) malam.
Di hadapan ratusan pedemo, Anies Baswedan menegaskan aksi mereka sebagai bentuk dari penegakkan keadilan.
"Teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua. Dan anda semua sedang menegakan keadilan. Jalankan dengan tertib," kata Anies Baswedan.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga mengaku telah mendengar aspirasi buruh dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dalam agenda rapat bersama para gubernur seluruh Indonesia.
"Besok kita teruskan betul-betul akan teruskan. Besok akan kita lakukan pertemuan itu," kata dia.
Lebih lanjut Anies Baswedan meminta seluruh pendemo membubarkan diri dengan tertib kembali ke rumah masing-masing.
Ia pun meminta demonstran memantau perkembangan perjuangan yang sudah mereka lakukan dari rumah.
"Pantau ikuti perkembangan karena itu perjuangan kita semua," katanya.
Anies Baswedan berjanji akan membawa aspiasi para demonstran dalam rapat yang akan dihadiri para gubernur.
"Semua aspirasi yang tadi disampaikan kami akan teruskan. Besok ada undangan rapat semua gubernur dan besok akan kita teruskan aspirasi ini," kata Anies Baswedan.
Pada akhir perkataannya kepada buruh yang berdemo, Anies Baswedan mengajak seluruhnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai pengingat bahwa apa yang menjadi perjuangan buruh adalah demi negeri Indonesia.
"Dan tadi kita akhiri, saya ajak semua mari kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan adalah buat kemajuan negeri ini. Karena itu kita sama-sama akhiri dengan menyanyikan bagimu negeri. Menjadi pengingat bahwa ini adalah untuk negeri kita," ungkapnya.
Luhut Tahu Dalang Demo
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui Pemerintah tahu otak di balik demonstrasi tolak UU Cipta Kerja, polisi ciduk 1.000 orang di Jakarta.
Pengakuan mengejutkan disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait demonstrasi tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Dalam dialog satu Meja The Forum, kepada wartawan harian kompas, Budiman Tanuredjo, Luhut mengatakan mereka yang berada di belakang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, untuk menahan hasrat keinginan berkuasa.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, mengatakan Pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut.
Ia mengatakan sebetulnya Pemerintah tahu siapa di belakang demo itu.
"Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat, mengutip tayangna Kompastv.
• Klarifikasi Istana Soal Tudingan Presiden Jokowi Kabur saat Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja
• Seorang Wartawan Dikabarkan Hilang saat Liputan, di Tarakan IJTI Kaltara dan PWI Somasi Kapolres
• Risma Marahi Demonstran di Depan Polisi, Demo UU Cipta Kerja di Surabaya Ricuh, Fasilitas Umum Rusak
• Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Nyatakan Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Dihadapan Demonstran
Pemerintah Segera Bertindak
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, Pemerintah akan menindak tegas massa yang berlaku anarkistis saat menggelar unjuk rasa menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Demi ketertiban dan keamanan, maka Pemerintah akan bersikap tegas atas aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/10/2020) malam.
Mahfud MD menuturkan, Pemerintah menyayangkan adanya aksi anarkistis dalam penyampaian pendapat.
Mahfud MD menyebut, aksi anarkistis itu dilakukan dengan merusak dan membakar fasilitas umum, melukai petugas, dan juga menjarah.
Menurut Mahfud MD, aksi anarkistis tersebut sudah masuk dalam kategori tindakan kriminal.
"Tindakan itu jelas tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," kata dia.
Ia menambahkan, Pemerintah pada dasarnya menghormati kebebasan berpendapat masyarakat saat menyikapi UU Cipta Kerja.
Namun demikian, penyampaian pendapat tersebut sebaiknya dilakukan secara damai.
"Sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum," terang dia.
Aksi demonstrasi ini berlangsung di sejumlah daerah. Mereka yang berunjuk rasa terdiri dari buruh, mahasiswa, pelajar, hingga elemen masyarakat lainnya.
Para demonstran menuntut pembatalan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020).
Seribu orang diciduk polisi
Polisi akan menyelidiki massa aksi tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang terlibat kericuhan hingga merusak beberapa fasilitas umum di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Diketahui, buntut dari kericuhan tersebut beberapa fasilitas seperti pos polisi dan halte transjakarta di Jakarta Pusat, dibakar massa.
Bahkan beredar sebuah foto yang menunjukan gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dirusak.
"Akan selidiki semuanya, videonya semua ini. Ini yang merusak perusuh, ada beberapa fasilitas," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Kamis.
Yusri menegaskan, massa yang terlibat kericuhan itu diduga sekelompok orang yang menyusup di tengah aksi unjuk rasa dilakukan oleh buruh dan mahasiswa.
"Korban polisi juga sudah enam yang (jadi) korban luka," katanya.
Hingga kini, polisi telah mengamankan setidaknya hampir seribu orang yang terlibat kericuhan dari aksi unjuk rasa tersebut.
"Sudah hampir 1.000 yang kita amankan, itu adalah anarko-anarko itu," ucap Yusri.
(*)
