Virus Corona
KABAR DUKA, Sempat Dibantu Prabowo, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Meninggal Dunia, Diduga Covid-19
Kabar duka anak buah Prabowo Subianto, anggota DPR RI fraksi Gerindra, Soepriyatno meninggal dunia akibat Covid-19, sempat tolak Pilkada tahun ini
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Kabar duka anak buah Prabowo Subianto, anggota DPR RI fraksi Gerindra, Soepriyatno meninggal dunia akibat Covid-19, sempat tolak Pilkada digelar tahun ini.
Anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, Soepriyatno meninggal dunia setelah berjuang melawan Covid-19, Jumat (9/10/2020) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.
"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ketua kami, Bapak Soepriyatno meninggal dunia pagi ini sekitar pukul 05.00 pagi," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra, Hendro Tri Subiantoro melansir Tribunjatim.com, Jumat (9/10/2020).
Anak buah Prabowo di Gerindra, Soepriyatno meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona alias Covid-19.
Namun kabar ini masih simpang siur, lantaran belum ada pernyataan resmi dari keluarga.
• Swab Kini Rp 900 Ribu, Ini Daftar Laboratorium yang Melayani Swab di Balikpapan
• BREAKING NEWS Halaman DPRD Malinau Dipenuhi Mahasiswa, Suarakan Tolak UU Cipta Kerja
• Konsumsi Masyarakat Mulai Menggeliat, KPwBI Kaltara Sebut Arus Uang Keluar Meningkat 14,66 Persen
• Jelang Derby della Madonnina, Eks Pelatih AC Milan Akui Potensi Inter Milan Berjaya di Liga Italia
Kendati demikian, Hendro menjelaskan, Soepriyatno harus berjuang melawan Covid-19 sejak dua pekan lalu.
Pria yang juga menjabat Ketua DPD Gerindra Jatim itu, dirawat di dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).
"Beliau mengalami kritis sejak tiga hari lalu.
Bahkan, Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra ) juga membantu mengusahakan pengobatan terbaik namun belum bisa tertolong," katanya kepada TribunJatim.com.
"Kami manghaturkan duka cita mendalam. Gerindra kehilangan sosok kader terbaik.
Semoga beliau husnul khatimah dan ditempatkan di sisi-Nya," kata dia.
Sempat Tolak Pilkada Digelar Tahun Ini
Almarhum Ketua DPD Gerindra Jatim, Soepriyatno, pernah mengajukan usulan agar Pilkada diselenggarakan tahun depan.
Sebelum akhirnya diputus diselenggarakan tahun ini, Soepriyatno menyebut anggaran pilkada bisa dialihkan ke dalam penyelesaian wabah virus corona atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
"Saat ini memang wabah virus corona atau Covid-19 sedang merajalela.
Kami saat ini tengah melihat rencana Perppu APBN-P yang diajukan pemerintah kepada kita," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (30/3/2020) lalu.
Menurutnya, dua hal yang seharusnya menjadi fokus APBN-P adalah penyelesaian wabah covid-19 (corona) dan pemulihan ekonomi.
"Kami melihat rencana solusi dari pemerintah untuk menangani dua isu ini," kata Soepriyatno.
Memburuknya situasi tersebut, menurutnya, cukup relevan apabila KPU sebagai pihak penyelenggara memilih untuk menunda pelaksanaan pilkada.
"Bisa ditunda setahun atau dua tahun. Sebab, menyangkut anggaran juga," katanya.
"Sekarang, anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya di ekonomi. Sebab, dampaknya luar biasa, ini bukan main-main," katanya menambahkan.
Di bidang ekonomi, Soepriyatno menyebut adanya pelemahan sektor industri dan wirausaha.
"Jangan sampai para pengusaha melakukan PHK. Ini malah bikin runyam lagi. Sehingga, disini lah peran pemerintah akan hadir," katanya.
Apabila dipaksakan, selain peserta pemilu, risiko yang sama juga akan diterima oleh penyelenggara pemilu apabila tetap melanjutkan tahapan di tengah pandemi.
"Pilkada kan juga ada tahapan. Beberapa tahapan kalau sudah dilakukan dalam situasi seperti ini kan juga repot," katanya saat dikonfirmasi kembali pada Mei lalu.
Pemerintah juga diharapkan untuk berpikir ulang yang dinilai memaksakan jadwal pemungutan suara.
Jangankan memikirkan figur pemimpin, rakyat saat ini masih disibukkan dengan pengendalian virus corona atau Covid-19 berserta dampaknya.
Yang kini bukan hanya pada kesehatan, namun juga sosial ekonomi.
"Bagaimana mungkin mencari (memilih) bupati dan walikota seperti saat ini?
Rakyat masih susah," lanjut Anggota DPR RI dari dapil Jatim ini.
Ia mengutip penjelasan beberapa ahli yang menyebut kondisi akan benar-benar pulih pada September mendatang.
Sehingga, dengan memperhitungkan hal itu, seharusnya pilkada dilaksanakan tahun depan.
"Kalau September Covid baru selesai, harusnya pencoblosan paling cepat Maret.
Beda lagi kalau akhir tahun baru selesai, artinya penundaan bakal lebih lama lagi," jelasnya kepada TribunJatim.com.
Dengan waktu persiapan yang panjang, masyarakat juga akan lebih mengenali para calon pemimpinnya.
"Supaya masyarakat juga siap-siap," tegasnya kepada TribunJatim.com.
Jangankan bicara mendekati calon pemilih, konsolidasi pemenangan internal partai di tengah pandemi juga sulit dilakukan.
"Mana mungkin kami mau membahas atau bahkan sosialisasi pencalonan? Kami saja di rumah, rapat pakai virtual," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya memilih fokus membantu masyarakat yang kini tedampak virus corona atau Covid-19.
"Kami pilih fokus ke covid-19. Rakyat masih susah, sehingga harus memperbanyak bantuan kepada masyarakat," katanya saat itu.
Namun, pada akhrinya Gerindra ikut memberikan rekomendasi di Pilkada.
Bahkan, beberapa di antaranya merupakan kader partai berlambang kepala garuda ini.
(*)
