Polemik UU Cipta Kerja
SBY Gerah Dituduh Aktor di Balik Demo Tolak UU Cipta Kerja, Bos Demokrat Singgung Nama Luhut
SBY gerah dituduh aktor di balik demo tolak UU Cipta Kerja, bos Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono singgung Luhut Binsar Pandjaitan
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - SBY gerah dituduh aktor di balik demo tolak UU Cipta Kerja, bos Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono singgung orang dalam lingkaran Istana termasuk Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) akhirnya buka suara terkait aksi demo tolak UU Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia.
Demo yang berujung ricuh itu mendapat sorotan tajam dari SBY, lantaran ribuan pengunjuk rasa telah diamankan polisi.
Tak hanya itu, isu aktor intelektual di balik demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law semakin beredar liar.
Baca juga: Kapolres Tarakan Buka Suara Soal Tindakan Represif Pihaknya, Saat Aksi Tolak UU Ciptaker Jilid 1
Baca juga: Jadwal Inter Milan vs AC Milan, Reuni Eks Man United di Derby della Madonnina, Lukaku vs Ibrahimovic
Baca juga: Polisi Tangkap 5.918 Demonstran Termasuk Ibu Rumah Tangga, hingga Tercium Adanya Aktor di Balik Aksi
Bahkan nama SBY dan partai Demokrat ikut terseret.
Gerah dengan tuduhan-tuduhan liar tersebut, SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja untuk mengungkapnya secara jelas kepada masyarakat.
"Lebih bagus, kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan.
Lebih baik disebutkan," ujar SBY dalam akun Youtube resminya, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.
"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Terkait hal tersebut, SBY sempat menyinggung nama orang-orang di lingkaran Istana, seperti Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Dua orang di atas sempat mengatakan pemerintah telah mengetahui aktor di balik demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law yang berujung ricuh.
Menurut SBY, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.
"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah.
Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap ayah dari Ketum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ).
"Tapi yang paling bisa menjawab (siapa aktornya), yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau dan saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat mesti mau menjelaskan itu.
Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," sambung SBY.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding adanya sosok aktor intelektual yang memobilisasi unjuk rasa penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Perencanaan aksi unjuk rasa konon sudah disusun sebelum RUU disahkan.
"Sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa aktor di balik demo itu. Jadi, kami tahu siapa yang menggerakkan, kami tahu siapa sponsornya, kami tahu siapa yang membiayainya," ujar Airlangga Hartarto dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (8/10/2020) .
Namun, Airlangga Hartarto tidak menjelaskan secara spesifik aktor intelektual penggerak unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja yang dimaksud.
Tak Berusaha melawan negara
Dua fraksi yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Mantan Presiden RI, SBY mengungkap alasan mengapa Partai Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melawan negara.
Menurut SBY, masih terdapat substansi dalam RUU Cipta Kerja yang bermasalah, baik itu pasal-pasal dan konsen pemerintah, seperti untuk menciptakan lapangan kerja, investasi dan perekonomian.
Baca juga: Ferdinand Hutahaean Bakal Loncat ke PDIP? Anak Buah Megawati Buka Pintu ke Eks Demokrat
"Yang dipikirkan oleh Fraksi Demokrat itu di sana sini masih ada masalah, jadi perlu waktu lah untuk menuntaskan supaya clear," ujarnya.
SBY juga mengatakan, partai Demokrat menolak RUU tersebut disahkan karena menuai penolakan dari elemen masyarakat seperti kelompok pecinta lingkungan, petani, dan masyarakat di daerah.
Oleh karenanya, jika RUU tersebut tetap disahkan, maka akan menimbulkan perlawanan yang besar.
"Mengapa tidak? Ini usulan demokrat, sebetulnya masih ada waktu entah sebulan, dua bulan tiga bulan sampai betul-betul bulat," ucapnya.
SBY pun menyarankan, pemerintah dan DPR berkonsultasi dengan elemen-elemen masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja tersebut sampai menemukan titik temu.
Partai Demokrat, kata SBY, menyatakan penolakan atas pengesahan RUU sapu jagat itu bukan dalam rangka melawan negara.
Namun, untuk mengingatkan karena terlalu banyak masalah dalam RUU tersebut dan harus dibangunnya komunikasi dengan elemen masyarakat.
"Lantas dianggap Demokrat melawan negara? Ya tidak lah, Demokrat itu kecil sekarang katanya dan kita juga di luar pemerintahan kita tahu diri. Tempat kami untuk bersuara di situ (di DPR)," pungkasnya.
Usut dalang kericuhan
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan pihak kepolisian akan mengusut dugaan adanya aktor utama di balik aksi kerusuhan saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
"Terkait masalah 8 Oktober kemarin, anarkisme pedemo tentunya kami aparat keamanan tidak tinggal diam. Bahwa kasus ini akan kita lakukan penyelidikan, dan terus kita usut terhadap para pelaku-pelaku anarkis tersebut," kata Nana di Jakarta, Senin (12/10/2020).
Menurut Nana, pihak kepolisian sempat menangkap 1.192 peserta unjuk rasa yang diduga bertindak anarkis.
Dari jumlah itu, hanya 43 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"Ada 1.192 orang dan dari hasil pemeriksaan kemudian sebagian kita bebaskan khususnya pelajar itu dengan syarat mereka dijemput orangtua.
Terhadap pelaku yang ada barang buktinya hasil pendalaman, mengerucut 43 orang dijadikan tersangka," jelasnya.
Lebih lanjut, Nana menambahkan pihaknya juga membuka kemungkinan akan adanya sejumlah orang lagi yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Terhadap para pelaku perusakan, pembakaran apakah halte TransJakarta atau lokasi lain akan terus kami kejar.
Kami usut kemudian kita lakukan penyelidikan. Kami akan proses terhadap para pelaku yang bertindak anarkis," katanya.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
