Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja
Walikota dan DPRD Tarakan akan Meneruskan Aspirasi Massa Aksi, Khairul Ingatkan Tidak Anarkis
Walikota akan meneruskan aspirasi masyarakat bersama DPRD Kota Tarakan. Walikota minta massa aksi tidak anarksi saat melakukan aksinya
Penulis: Rismayanti | Editor: Junisah
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Jilid II berjalan damai, baik pergerakan dari serikat buruh maupun mahasiswa.
Walikota Tarakan, dr Khairul mengatakan tuntutan yang disampaikan massa aksi tak berbeda dari sebelumnya, yakni menolak UU Ciptaker dan meminta Presiden Joko Widodo membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ciptaker.
Dia menyampaikan, sebagai kepala daerah, Khairul akan meneruskan aspirasi masyarakat bersama DPRD Tarakan.
"Kita teruskan saja, karena memang posisi kami kan bukan pada pengambil keputusan di Undang-undang, kecuali Perda," ucapnya, di Tarakan, Kalimantan Utara ( Kaltara ) Selasa (13/10/2020)
"Undang-undang kan di DPR RI dan Presiden, oleh karena itu aspirasi masyarakat ini baik dari aliansi buruh maupun mahasiswa, ya kita teruskan," Sambungnya.
Dia berpesan kapada massa aksi untuk tidak melakukan tindakan anarkis.
Kerjar Target, Satgas TMMD Selesaikan Pengerjaan Jembatan di Tarakan Hingga Malam Hari
Juara Lomba Nyanyi HUT ke-21 Kabupaten Nunukan, Ekatara Tak Sia-sia dari Lumbis Seberangi Lautan
Bikin Calon Mertua Menangis, Intip Aksi Nathalie Holscher saat Beri Kejutan untuk Emaknya Sule
"Kalau fasilitas umum dirusak, ini kan uang rakyat juga. Jadi saya harap silahkan saja, berapa kalipun aspirasi disampaikan kita siap, cuma kasih tau dulu, jangan kaya kemaren, kita kan ngga tau," jelasnya.
Diketahui aksi penolakan UU Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020 tidak ada pemberitahuan unjuk rasa yang disampaikan.
"Diatur harus ada izin, supaya semua pihak yang mau ditemui itu bisa hadir. Jangan sampai dikira nanti kita ngga mau nemui," kata Khairul.
Jebolan Universitas Hasanuddin Makassar ini menegaskan, siap hadir jika dibutuhkan.
"Tapi memang kadang-kadang kalau ada demo di sini, terus kepala daerah tidak dibutuhkan memang saya ngga hadir.
Tapi kalau saya dibutuhkan, saya siap hadir," tegas Khairul.
Disampaikan pula, hari ini surat pernyataan penolakan akan dikirimkan ke pusat.
"Hari ini kita akan kirim ke DPR RI, kepada presiden, kepada Menteri, dan sebagainya," tutupnya.
(*)
(Tribunkaltara.com/Risnawati)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
