Presiden Jokowi Minta BPN Hati-hati Soal Program Sertifikasi Tanah, Ini Tanggapan Kepala BPN Nunukan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Presiden Jokowi minta BPN hati-hati soal program sertifikasi tanah, ini tanggapan Kepala BPN Nunukan.

Dalam rangka bulan bakti agraria dan tata ruang, Presiden RI Jokowi berikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di 31 Provinsi dan 201 Kabupaten/ Kota.

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui video conference di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur, Bupati/ Wali Kota, termasuk BPN sampai ditingkat Kabupaten/ Kota dan penerima sertifikat tanah.

Baca juga: Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi Beber Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Capai 38,40 Persen

Baca juga: 2024 BPN Malinau Target Selesaikan Sertifikasi Tanah, Pertahun Terbitkan 7.500 Sertifikat Tanah

Baca juga: Agust Suwandy Ungkap untuk Ikut Kegiatan Kunker Kepala BNPB Wajib Miliki Rapid Test Non Reaktif

"Kita harus bekerja sesuai target yang saya berikan. Target ini tidak main-main, kalau tidak tercapai, kepala kantor di Kabupaten/ Kota hati-hati, Kanwil di Provinsi hati-hati, Menterinya juga hati-hati," kata Jokowi melalui video conference, Senin (9/11/2020), pukul 15.30 Wita.

Diketahui, penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Indonesia sejak tahun 2016 ada 1,1 juta bidang, 2017 ada 5,4 juta bidang, 2018 ada 9,3 juta, 2019 ada 11,2 juta, dan target 2020 ada 10 juta bidang.

"Tahun ini targetnya 10 juta sertifikat, tapi saya tau ada pandemi Covid-19. Hambatannya di lapangan dan di kantor, jadi saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Total luas bidang tertib di seluruh Indonesia sampai saat ini sudah 18,9 juta bidang, itu artinya dari sisi luasnya sebesar 5,3 juta ha. Target 2025 seluruh bidang harus sudah bersertifikat, tidak ada lagi orang tidak punya sertifikat, termasuk tempat ibadah," ujar Jokowi.

Terpisah, Kepala BPN Kabupaten Nunukan, Agoes Prijanto mengatakan, target pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yakni 3.450 penerbitan bidang tanah (PBT), sedangkan sertifikat hak atas tanah (SHAT) ada 1.904.

"Hari ini ada 1.904 sertifikat, angka ini turun kalau dibanding tahun sebelumnya hanya 1000 sertifikat, karena situasi pandemi Covid-19. Tahun 2018 sempat 7000 bidang atau sertifikat," ujar Agoes kepada TribunKaltara.com, seusai video conference di Kantor Bupati Nunukan, pukul 16.00 Wita.

Jumlah desa berdasarkan Penlok PTSL, ada 7 desa lengkap yakni Desa Lapri, Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Harapan, Desa Tanjung Karang, Desa Seberang, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Balansiku.

Agoes mengaku, memilih ke tujuh desa tersebut, lantaran sempat dilakukan kegiatan PTSL tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, ke tujuh desa itu juga merupakan pulau luar Nunukan menuju Pulau Sebatik perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat.

"Target PTSL berbasis partisipasi masyarakat sebanyak 20.000 PBT. Sementara untuk Penlok dari kegiatan ini berada di seluruh kecamatan di Pulau Sebatik dan Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan. Progresnya masih dalam tahap pengukuran dan untuk hasil kegiatan ini berupa pemetaan lengkap atas Pulau Sebatik, mengingat itu pulau perbatasan RI," ungkap Agoes.

Adapun jumlah sertifikat yang sudah diserahkan pada program PTSL 2020 sebanyak 367 sertifikat.

"Jumlah ini termasuk dengan sertifikat yang diserahkan pada acara hari ini sebanyak 25 sertifikat (peserta perwakilan masing-masing desa), dan sisanya sebanyak 1537. Ini akan diserahkan secepatnya setelah virtual hari ini," tutur Agoes.

Sementara itu, Agoes berikan tanggapan atas pernyataan Presiden RI Jokowi melalui video conference, soal Kepala BPN Kabupaten/ Kota harus lebih hati-hati dalam bekerja.