Imbas Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Mungkin Tak dapat Jatah Menteri di KKP, Ini Kata Pengamat
Imbas Edhy Prabowo ditangkap KPK, Gerindra kemungkinan tak dapat jatah kursi Menteri Kelautan dan Perikanan, ini kata pengamat
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Imbas Edhy Prabowo ditangkap KPK, Gerindra kemungkinan tak dapat jatah kursi Menteri Kelautan dan Perikanan, ini kata pengamat.
Kasus korupsi ekspor benih lobster yang menimpa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bakal berdampak pada posisi Gerindra di Pemerintahan.
Berdasarkan analisa pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, Gerindra kemungkinan tak dapat jatah kursi Menteri Kelautan dan Perikanan lagi.
Menurut Adi, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kemungkinan akan melakukan rotasi, sehingga jabatan Menteri di KKP akan diberikan kepada partai koalisi lain atau kalangan profesional.
"Atau (mungkin) KKP ini diberikan kepada yang lain baik dari profesional maupun partai koalisi lain," kata Adi saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).
Baca juga: Terkait Aliran Dana Korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo, Ketua KPK Firli Bahuri : Kita Bukan Peramal
Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo dan Istri Sempat Beli Barang Mewah di Amerika, Kini Pakai Rompi Oranye KPK
Kendati demikian, ia meyakini jatah kursi Menteri bagi Gerindra tidak akan berkurang.
Adi mengatakan, Gerindra tetap akan mendapatkan jabatan di kementerian lain meski tidak mengisi kursi Menteri KKP.
"Pertimbangan politik akomodatifnya tetap ada. Sekalipun Edhy Prabowo ditangkap, tidak akan mengurangi jatah kursi Gerindra di pemerintahan saat ini.
Yang jelas proporsi kementeriannya sepertinya ada dua," ujarnya.
Baca juga: Seolah Beri Kode, Twitter Susi Pudjiastuti Disorot Sebelum KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mengatakan, pengurangan jatah Menteri bagi Gerindra akan kembali menimbulkan gejolak antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Sementara, Adi mengatakan jatah dua Menteri yang diperoleh Gerindra saat ini merupakan bentuk imbalan karena partai yang dipimpin Prabowo itu bergabung dengan partai koalisi pemerintah.
Pengurangan jatah Menteri akan dianggap sebagai sebuah hukuman kepada Gerindra.
"Bisa jadi gejolak atau perang dingin. Kalau gejolak pasti ditampakkan ke publik, misal dengan sikapnya yang kembali kritis.
Tapi kalau perang dingin, ya memendam tapi bergemuruh hatinya.
Yang jelas pengurangan jatah Menteri secara alamiah menimbulkan rasa tidak bahagia kepada siapapun," kata Adi.
Baca juga: Tak Cuma Menteri KKP yang Ditangkap KPK, Pejabat, Keluarga, hingga Istri Edhy Prabowo Ikut Diperiksa
