TERBARU Jadwal Libur Akhir Tahun Desember 2020, Resmi Dipangkas Pemerintah, Bukan 11 Hari

TRIBUNKALTARA.COM - Simak jadwal libur akhir tahun Desember 2020 terbaru, resmi dipangkas Pemerintah, bukan 11 hari, pengganti cuti bersama lebaran atau Idul Fitri cuma satu hari.

Akhirnya terjawab sudah info terbaru jadwal libur kahir tahun Desember 2020.

Setelah resmi direvisi Pemerintah, libur akhir tahun 2020 termasuk pengganti cuti bersama Idul Fitri, bukan 11 hari.

Justri pengganti cuti bersama Idul Fitri pada Desember 2020 cuma diberi jatah satu hari.

Pemerintah memutuskan bahwa libur Natal, Tahun Baru, dan pengganti Idul Fitri pada Desember 2020 ini tetap seperti semula.

Sehingga, ada pemangkasan libur tiga hari dari rencana yang pernah muncul sebelumnya, yaitu sebanyak 11 hari.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan tersebut diambil bersama kementerian terkait.

"Kami sudah bisa ambil keputusan bersama kementerian terkait. Intinya, kami sesuai arahan memutuskan bahwa libur Natal dan Tahun Baru tetap ada, ditambah (libur) pengganti Idul Fitri," ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: RESMI Pemerintah Putuskan Pangkas Libur Akhir Tahun, 28-30 Desember Tetap Masuk Kerja

Adapun libur tersebut mulai dari tanggal 24 hingga 27 Desember 2020 yang merupakan libur Natal.

Sementara itu, pada 28-30 Desember 2020 tidak ada libur, sehingga masyarakat pun diharuskan tetap bekerja seperti biasa.

Kemudian, kata dia, libur pengganti Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020.

Adapun libur Tahun Baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2-3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu-Minggu.

"Dengan demikian, secara teknis pengurangan (libur) tiga hari, yakni 28-30 Desember 2020," kata dia.

Baca juga: Termasuk Cuti Bersama Lebaran, Berikut Jadwal Libur Akhir Tahun Desember 2020 Jadi 11 Hari

Muhadjir mengatakan, kesepakatan tentang libur akhir tahun tersebut akan ditandatangani oleh tiga menteri terkait.

Ketiga menteri tersebut adalah Menteri PAN RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama.