Fadli Zon Kritik Mahfud MD Tak Remehkan Aksi Benny Wenda Deklarasi Papua Barat, Singgung Pejuang
Politikus Gerindra, Fadli Zon kritik pernyataan Mahfud MD, minta tak remehkan aksi Benny Wenda deklarasi Papua Barat, anak buah Prabowo Subianto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Politikus Gerindra, Fadli Zon kritik pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, minta tak remehkan aksi Benny Wenda deklarasi Papua Barat, anak buah Prabowo singgung pejuang.
Aksi Benny Wenda yang mendeklarasikan Papua Barat, turut memantik politikus Gerindra, Fadli Zon bereaksi.
Tapi kali ini Fadli Zon justru mengkritik respons pemerintah terkait aksi deklarasi Papua Barat oleh Benny Wenda.
Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu mengkritik pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang seolah menganggap enteng persoalan di Papua Barat.
Saking jengkelnya dengan pernyataan Mahfud MD, Fadli Zon turut menyinggung dan membandingkan deklarasi Benny Wenda dengan pejuang bangsa Indonesia.
Sebelumnya, dalam jumpa pers, Mahfud MD menyebut Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat ( ULMWP ) Benny Wenda sedang mendirikan negara ilusi.
"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi negara yang tidak ada. Negara Papua Barat itu apa?" cetus Mahfud saat menyampaikan pernyataan pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).
Baca juga: Mahfud MD Sebut Benny Wenda Makar, Buntut Deklarasi Papua Barat, Jenderal Wakil Idham Azis Tak Diam
Mahfud MD beranggapan, membangun sebuah negara minimal ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi. Yakni, rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai, dan juga pemerintah yang berdaulat.
"Dia enggak ada, rakyatnya siapa, wilayahnya mana, Papua kita yang kuasai, Pemerintah siapa? Enggak ada," kata Mahfud MD.
Selain tiga syarat itu, lanjut Mahfud MD, Benny Wenda juga mesti memiliki syarat lain yakni pengakuan dari dunia internasional atau negara-negara lain.
Sementara, deklarasi kemerdekaan Benny Wenda hanya disampaikan melalui Twitter dan tak ada dukungan dari negara lain.
"Memang didukung Vanuatu, tapi kecil itu. Dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional," kata dia.
Lagi pula, kata Mahfud, jika merujuk pada hasil referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1969, Papua dipastikan menjadi bagian dari NKRI.
Baca juga: Papua Barat Miliki Presiden? Sosok Benny Wenda Dalang Kerusuhan, Moeldoko: Dia Mobilisasi Diplomatik
"Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk dalam daftar komite 24 PBB. Itu daftar negara yang memiliki peluang merdeka, kalau Timor-Timor ada. Papua enggak ada," kata Mahfud MD.
Sementara itu, Fadli Zon menganggap tidak seharusnya Mahfud MD memberikan pernyataan seperti itu.
Fadli Zon mengungkapkan, para pejuang dulu juga bermimpi untuk merdeka lepas dari penjahahan.
"Jangan pernah anggap enteng sebuah ilusi kemerdekaan. Karena para pejuang kita pun memulai dengan imajinasi menuju Republik Indonesia," tulis Fadli Zon dikutip dari akun Twitternya, Kamis.
Profil Benny Wenda
Nama Benny Wenda kembali menjadi sorotan setelah ia diumumkan secara sepihak menjadi presiden sementara Papua Barat.
Sebelumnya, pada momentum peringatan HUT OPM 1 Desember, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan, sejak hari itu pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat).
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat ( ULMWP ), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara.
Bahkan, sejumlah media asing menyoroti deklarasi sepihak oleh ULMWP tersebut.
ULMWP mengangkat Benny Wenda sebagai presiden sementara.
"Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Wenda melalui siaran pers berbahasa Ingris yang dilihat Wartakotalive.com di laman resmi ULMWP, Rabu (2/12/2020).
Benny juga menegaskan, sejak saat dideklarasikan, pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.
Baca juga: Setelah Personel TNI, Giliran Oknum Brimob Jadi Pemasok Senjata Api M-16 dan M4 ke KKB Papua
Nama Benny Wenda tidak asing lagi didengar.
Ia disebut sebagai 'biang kerusuhan' yang kerap terjadi di Papua.
Kepala kantor Staf Presiden, Moeldoko pernah menyebut, Benny Wenda disebut telah memobilisasi diplomatik serta memobilisasi informasi yang salah sehingga menyulut kerusuhan itu.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Baca juga: Menko Polhukam Geram di Twitter, Ibunya Diganggu saat Simpatisan Habib Rizieq Kepung Rumah Mahfud MD
Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik.
Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.
Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.
"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.
Siapa sebenarnya Benny Wenda?
Berikut ulasannya dikutip dari sejumlah sumber.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Benny Wenda Makar, Buntut Deklarasi Papua Barat, Jenderal Wakil Idham Azis Tak Diam
1. Dendam Pribadi
Benny Wenda adalah petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974.
Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarganya menjadi korban.
Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu.
Maka setelah rezim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta papua merdeka walaupun keluarganya sendiri memilih bergabung dengan NKRI
Ia melakukan lobi-lobi kepada pemerintahan Indonesia.
Baca juga: Beredar Kabar Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, Mahfud MD Bereaksi Singgung KKB
2. Berhasil Membuat Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus
Pada pemerintahan Megawati, usaha lobi Wenda sebenarnya berhasil yakni menjadikan papua sebagai daerah otonomi khusus.
Namun apa lacur, Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan papua.
3. Ditangkap
Aparat keamanan Indonesia tak bisa lagi mentolerir lagi Wenda ditangkap karena ia mengacaukan keamanan pada tahun 2001.
6 Juni 2002, Wenda kemudian ditahan di Jayapura.
Dirinya kemudian berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002.
Dibantu simpatisan OPM, Wenda diselundupkan ke Papua Nugini yang lantas ia ngacir ke Inggris bersama LSM Eropa setelah mendapat suaka politik.
Sampai saat ini Wenda hidup aman, nyaman di bawah perlindungan dan pengawasan negeri Ratu Elizabeth II.
Di Inggris ia hanya bisa menyuarakan kemerdekaan Papua lewat media massa dan media sosial.
Sedangkan anak buahnya harus keluar masuk rimba, tidur di hutan, kekurangan makanan dan harus menyabung nyawa berperang dengan aparat keamanan Indonesia.
4. Dapat Penghargaan dari Oxford
Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris.
Benny bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford.
Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.
Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.
5. Serukan Boikot Upacara Kemerdekaan
Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.
Akan tetapi, Benny Wenda menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.
Baca juga: TERBONGKAR Pria Penembak 3 Prajurit TNI & Jabatan Tingginya, Dia Lamek Taplo Pimpinan KKB Papua
"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny Wenda.
"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.
Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.
Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.
Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.
"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda.
(*)
