Jabat Ketum PPP, Kekayaan Suharso Monoarfa Sentuh Angka Rp 59,8 Miliar, Miliki Jaguar dan Alphard
Resmi menjabat sebagai Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa memiliki total harta sekira Rp 59,8 miliar, serta memiliki Jaguar dan Alphard.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Pelaksana Tugas atau Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2020-2025.
Anak buah Joko Widodo atau Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut terpilih dalam Muktamar IX di Kota Makassar , Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia terpilih secara aklamasi setelah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) yang digadang-gadang sebagai rival Suharso dalam pemilihan Ketua Umum DPP PPP batal mencalonkan diri.
"Pimpinan sidang sudah memberikan waktu untuk mendaftarkan diri, namun hanya Pak Suharso Monoarfa yang mendaftarkan diri," kata Wakil Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP, Syaifullah Tamliha saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (19/12/2020).
Syaifullah tidak memberi penjelasan mengapa Gus Yasin batal mendaftar sebagai calon ketua umum PPP.
Lantaran menjadi calon tunggal, forum Muktamar IX kemudian menetapkan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2020-2025.
Di lingkungan PPP, Suharso Monoarfa bukanlah sosok asing.
Ia bergabung dengan PPP pada 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009.
Suharso yang kini berusia 66 tahun, saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.
Sebelum menjadi politikus, Suharso Monoarfa merupakan seorang pengusaha.
Baca juga: Penampakan Bungker Milik Teroris Upik Lawanga di Lampung, jadi Tempat Merakit Bom dan Senjata Api
Baca juga: Jelang Nataru, Wings Air Kembali Buka Layanan Penerbangan di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau
Baca juga: Ketua Gerindra Kaltara Ibnu Saud Minta Pendukung Zainal-Yansen Berpikir Rasional, Ini Alasannya
Harya Kekayaan Suharso Monoarfa
Suharso tercatat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK sebanyak 5 kali ke KPK.
Dalam laporan terakhir pada 31 Desember 2019, Suharso melaporkan memiliki harta sebanyak Rp 59,8 miliar.
Namun, dalam laporan di tahun sebelumnya atau pada 31 Desember 2018, Suharso hanya melaporkan hartanya sebanyak Rp 84,2 juta.
Dalam LHKPN 2018 itu, harta yang dilaporkan hanya berupa kas.
Sementara di tahun 2003, harta kekayaan Suharso dilaporkan sebanyak 3,2 miliar.
Berikut harta kekayaan Suharso berdasar LHKPN terbaru dengan total kekayaan sebesar Rp 59,8 miliar:
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 80.042.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp 1.146.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/72 m2 di KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp 1.595.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/180 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 3.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1478 m2/350 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 60.000.000.000
5. Tanah Seluas 204 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/70 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000
7. Tanah Seluas 3970 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 1.000.000.000
8. Bangunan Seluas 142 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 12.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 3.112.000.000
1. MOBIL, BMW X1 SDRIVE18IAT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp 512.000.000
2. MOBIL, JAGUAR XJL2.0 AT SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp 1.300.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 1.300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.000.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp 270.009.241
F. HARTA LAINNYA Rp ----
Sub Total Rp 84.424.009.241
HUTANG Rp 24.562.803.191
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 59.861.206.050.
Baca juga: Siap Hadapi Gugatan Pasangan Danni Iskandar-Muhammad Nasir di MK, Begini Reaksi KPU Nunukan Kaltara
Baca juga: Minimalisir Penularan Covid-19, Pemkab Malinau Perpanjang Penyesuaian Jam Kerja Pegawai
Baca juga: Antisipasi Kluster Natal, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Sion Nunukan Ibadah Dua Kali
Profil Suharso Monoarfa
Suharso Monoarfa merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju menjabat sebagai Menteri PPN atau Kepala Bappenas.
Ia juga merupakan Plt Ketum PPP setelah Romahurmuziy terjerat aksus korupsi dan ditangkap KPK.
Mengutip dari TribunnewsWiki.com, Suharso Monoarfa merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.
Suharso Monoarfa lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 31 Oktober 1954.
Sebelum terjun ke dunia politik, Suharso Monoarfa berasal dari keluarga pengusaha.
Meski lahir di Mataram, Suharso Monoarfa mengenyam masa anak-anak dan sekolah di Malang, Jawa Timur.
Pendidikan
Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Planologi ITB pada 1979, Suharso Monoarfa melanjutkan S2 jurusan Executive Program University of Michigan, AS, pada 1995.
Suharso Monoarfa juga mengambil S2 Executive Development Program di University of Standard, AS, pada 1994.
Pada 2014, Suharso Monoarfa menerima gelar Dr. Honoris Causa bidang bisnis oleh William Business College, University of Sydney, Australia, pada 2014.
SDN Tretes II, Malang (1966)
SMPN 3, Malang (1969)
SMAN 1, Malang (1972)
Akademi Geologi & Pertambangan, Bandung (1973)
Fakultas Planologi ITB, Bandung (1978)
Tahap Persiapan Kandidat Ph.D Politik Ekonomi, Curtin University of Technology, Perth, Australia
Pendidikan khusus:
Executive Development Program (Program Pengembangan Eksekutif), diselenggarakan oleh institusi di dalam dan luar negeri,
Tarpadnas, Angkatan ke II, Lemhanas dan Kantor Menpora (1985).
Karier
Setelah lulus SMA, Suharso Monoarfa pergi ke Bandung untuk belajar di Akademi Geologi dan Pertambang dan dilanjutkan ke Fakultas Planologi ITB, Bandung.
Berbekal ilmu yang dimilikinya, Suharso Monoarfa mulai bekerja di Bandung.
Berbagai perusahaan dia sambangi dan mendapatkan berbagai posisi jabatan.
Suharso Monoarfa sukses di dunia usaha selama 20 tahun.
Sukses di dunia usaha, Suharso Monoarfa mencoba masuk dunia politik.
Pada pemilu 2004, ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.
Pada tahun 2009, Suharso Monoarfa dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Belum sampai empat tahun menjabat, tepatnya tahun 2011, Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri.
Karena alasan pribadi dan melanjutkan bisnisnya lagi di bidang manufaktur dan kimia.
Meski tidak lagi di pusaran pemerintah, Suharso Monoarfa tetap aktif di partai.
Bahkan dia menjadi lebih aktif saat terjadinya konflik PPP antara PPP kubu Suryadadharma Ali dan Romahurmuziy.
Suharso Monoarfa yang tadinya orang kepercayaan Suryadharma Ali pilih bergabung dengan PPP Ramahurmuzy ketimbang PPP kubu Suryadharma Ali yang kini dipimpin oleh Djan Faried.
Pasca Pilpres 2014, Suharso Monoarfa dan PPP kubu Romahurmuziy memilih bergabung dengan capres terpilih Joko Widodo.
Ketimbang menjadi penyiimbang di luar kepemerintahan seperti yang dilakukan PPP kubu Suryadharma Ali.
Alhasil, Presiden Joko Widodo meminta Suharso Monoarfa untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019.
Baca juga: Reaksi Keras Rizky Febian ke Teddy Soal Warisan, Meradang Aset hingga Villa Mewah Dijual Suami Lina
Baca juga: Stefano Pioli Dapat Pertanda Buruk Jelang Sassuolo vs AC Milan di Liga Italia, Rebic Susul Zlatan
Baca juga: AKLAMASI, Menteri Anak Buah Jokowi Resmi Jabat Ketua Umum PPP, Berikut Profil Lengkapnya
Pekerjaan :
- Peneliti/Project Leader Master Plan Pengembangan Bandung Raya, Penelitian dengan Lembaga Bantuan ITB ( 1976 )
- Peneliti/Project Leader Survey Tingkat Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan beberapa Kota Besar di Pulau Jawa, BRM Bandung ( 1978 - 1980 )
- Direktur Penerbitan IQRA Bandung ( 1979 - 1981 )
- General Manager PT First Nabel Supply (Gobel Group) ( 1981 - 1982 )
- Peneliti/Project Leader Studi Kelayakan Pabrik Gula di Sulawesi Utara, Tando Consultant (1981)
- Peneliti/Project Leader Pengembangan Listrik Masuk Desa melalui Kelayakan Pembangunan Mini Hydro Plant BAPPENAS, NTB ( 1982 )
- Direktur Pengembangan Sumber Daya Anggota KOPINDO ( 1983 - 1986 )
- Peneliti/Project Leader Pengembangan Ulat Sutra di Sulsel Nusa Consultant ( 1986 )
- Peneliti/Project Leader Peningkatan Usaha KUD melalui Pendekatan Single Commodity Departemen Koperasi ( 1987 )
- Direktur Nusa Consultant ( 1988 - 1991 )
- Pemimpin Usaha Harian Majalah Mobil Motor ( 1991 - 2000 )
- Asisten Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama ( 1992 - 1994 )
- Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama ( 1994 - 1996 )
- Direktur PT Bukaka Sembawang Systems ( 1995 - 1998 )
- Komisaris PT Batavindo Kridanusa ( 1996 - 2000 )
- Peneliti/Project Leader Produk Unggulan dan Kebijakan Industri Nasional, KADIN ( 1996 )
- Direktur PT Bukaka Telekomindo International ( 1997 - 2000 )
- Komisaris Utama PT Agro Utama Global ( 1999 - 2002 )
Menteri :
- Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II ( 2009 - 2011 )
Kegiatan lain :
- Wakil Ketua Bidang Seni dan Sastra Mesjid Salman ITB ( 1975 )
- Ketua Departemen Kegiatan Masyarakat DM ITB ( 1976 - 1977 )
- Menulis di beberapa jurnal ilmiah, antara lain "Proceeding ITB" ( 1981 )
- Anggota Panel bidang Ekonomi Kirtranas Wanhankamnas ( 1982 - 1998 )
- Pemateri Corporate Strategic Management & General Management, Jakarta ( 1992 - 1996 )
- Workshop on Democracy in Indonesia during 1950's and New Order, Monash University, Australia ( 1992 )
- Pendiri dan Pengurus SUMO2301 ( 1993 )
- Pengajar Tamu Suskapim Pertamina ( 1995 - 1999 )
- Seminar on ASEAN Companies towards AFTA & Globalization, Asian Institute of Management, Manila ( 1995 )
- Anggota Tim Bappenas, dalam rangka pengembangan Hukum Ekonomi, AS ( 1995 )
- Conference on Asian Corporate Recovery; Corporate Governance & Goverment, Worl Bank, Bangkok (1999 - 1999)
(*)
![[FULL] Ramai Desakan MBG Dihentikan Imbas Keracunan Massal, Pakar: Perbaiki, Jangan Ditutup-tutupi!](https://img.youtube.com/vi/Dwu9kx1Eo6Y/mqdefault.jpg)
