Breaking News:

Pilkada Nunukan

Tunggu Pemberitahuan, Hingga Kini KPU Nunukan Belum Terima Lampiran Permohonan Gugatan dari MK

Tunggu pemberitahuan, hingga kini KPU Nunukan belum terima lampiran permohonan gugatan dari MK.

TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Nunukan belum lama ini, di Kantor KPU Nunukan, Jalan Radio No.138, RT.02, Kelurahan Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. TRIBUNKALTARA.COM/Febrianus felis. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara ), Divisi Hukum dan Pengawasan, Dedi sebut belum menerima lampiran permohonan gugatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) hingga hari ini, Minggu (27/12/2020).

Gugatan tersebut perihal permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 16 Desember lalu.

Hal itu terlihat dari daftar permohonan perkara Pilkada serentak yang terdaftar di laman resmi MK yakni mkri.id pada Sabtu 19 Desember lalu.

Baca juga: Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri, Sandiaga Uno Batal ke Amerika : Ini Pertama Kalinya Aku Ditinggal

Baca juga: Diduga Jadi Bandar 2 Kg Sabu Asal Tawau Malaysia, Oknum Anggota DPRD di Kaltara Diburu Polisi

Baca juga: Lirik Potensi Homestay di Malinau, TPP P3MD Kaltara Sarankan BUMDesma Dibentuk

"Secara resmi kami belum menerima lampiran permohonan gugatan dari MK," kata Dedi kepada TribunKaltara.com melalui telepon seluler, pukul 13.00 Wita.

Dedi menjelaskan, sesuai PKPU 5 tahun 2020, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Sementara itu, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK.

Untuk penetapan pasangan calon (Paslon) terpilih pasca putusan MK paling lama 5 hari setelah salinan penetapan putusan diterima oleh KPU.

"Kalau ada sengketa menunggu putusan MK baru bisa ditetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. Kalau tidak ada sengketa, maka menunggu keluarnya pengumuman Buku Registrasi Perkara Konsitusi (BRPK) MK pada 18 Januari mendatang, baru bisa ditetapkan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kabupaten Nunukan digugat oleh Paslon bupati dan wakil bupati Nunukan nomor urut 02, Danni Iskandar-Muhammad Nasir.

Paslon bertagline Damai itu tidak menerima penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati-wakil bupati Nunukan oleh KPU Nunukan pada 16 Desember lalu.

Halaman
12
Penulis: Febrianus Felis
Editor: M Purnomo Susanto
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved