Daftar Prioritas Polres Nunukan pada Tahun 2021, Kasus Media Sosial Jadi Perhatian

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar melalui Kasubag Humas Polres Nunukan Iptu Muhammad Karyadi, membeberkan 5 item yang menjadi prioritas di tahun 2021 mendatang, kasus media sosial jadi perhatian khusus.

Dari data Reskrim Polres Nunukan, 5 item yang jadi prioritas, sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas penyidik;

- Pencegahan pananganan tindak pidana secara terpadu;

- Penyelesaian kasus-kasus yang menjadi perhatian publik;

- Optimalisasi implementasi E-MP;

- Meminimalisir komplain dengan optimalisasi SP2HP online yang terintegrasi dengan aplikasi Sebatik.

Karyadi mengatakan, kapasitas penyidik perlu ditingkatkan tahun 2021, lantaran jumlah yang ada saat ini belum maksimal dalam penyelesaian kasus.

"Jumlah daftar personel di Polres itu seharusnya minimal 1000, sedangkan Polres kita sekira 500 personel saja.

Sementara di Polres lainnya seperti Balikpapan dan Samarinda itu 1000 semua.

Penyidik Reskrim kita sekira 24 personel, itupun dibagi lagi ada di Tipikor, unit perempuan dan anak, dan lainnya," kata Karyadi kepada TribunKaltara.com, Rabu (30/12/2020), pukul 11.00 Wita.

Lanjut Karyadi, sumber daya manusia (SDM) penyidik di Polres Nunukan juga harus besertifikat untuk melakukan penyidikan.

"Harus besertifikat dan minimal S1 itu sudah ketentuan. Penyidik di Reskrim kita kalau Kanit ya sudah S1 semua , kalau penyidik pembantu masih ada yang SMA," ucapnya.

Baca juga: Kapolres Nunukan Perintahkan Jajarannya Sita Kembang Api, AKBP Syaiful Anwar: Ini Maklumat Kapolri

Menurut Karyadi dalam memaksimalkan penegakkan hukum, penanganan tindak pidana secara terpadu harus terbentuk diantara Kepolisian dengan Korwas PPNS di lingkungan instansi.

"Kepolisian itu bekerja tidak sendiri. Ada Korwas PPNS di lingkungan instansi lain seperti di Imigrasi Kehutanan, Bea Cukai.

Dalam satu Korwas, harus ada sinergitas, ini untuk memaksimalkan penegakkan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Karyadi mengaku kasus yang menjadi tren publik di Nunukan saat ini berkaitan tentang sosial media.

Bahkan, tindak pidana melalui sosial media tiga tahun terakhir meningkat signifikan.

"Tren pelanggaran UU ITE tiga tahun terkahir di Nunukan meningkat.

Seperti penipu online, pencemaran nama baik. Apalagi sekarang situasi pandemi Covid-19, semua orang bergantung sama smartphone, baik komunikasi, bisnis, dan sebagainya. Dalam setahun ini di atas 15 kasus.

Memang ada pengaduan pencemaran nama baik melalui Sosmed yang tidak dilanjutkan, karena setelah mediasi pelapor cabut berkasnya," tuturnya.

Baca juga: Polres Nunukan Ungkap & Gagalkan Penyelundupan Sabu 2 Kg Asal Tawau Malaysia, Tangkap 2 Tersangka

Menurut Karyadi perihal aplikasi Sebatik (pengaduan awal berbasis aplikasi), perlu dievaluasi pengoperasiannya.

Lantaran, komplain masyarakat Kabupaten Nunukan soal pengaduan awal melalui aplikasi Sebatik yang sangat lamban.

Diketahui, aplikasi Sebatik dilaunching awal tahun 2019 lalu.

Karyadi menambahkan, animo masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Sebatik terbilang kurang.

Padahal, aplikasi Sebatik memudahkan laporan awal masuk ke Polres untuk segera dilakukan tindakan pencegahan.

Penggunaan aplikasi Sebatik, sempat gencar disosialisasikan oleh Polres Nunukan, namun akibat pandemi Covid-19, giat jadi terhenti.

"Begitu ada pengaduan lewat aplikasi ini harus ditindaklanjuti segera karena sudah basisnya teknologi.

Tapi ada beberapa daerah yang akses jaringan sulit sekali, seperti Seimanggaris, Sebuku dan lainnya.

Apalagi cuaca yang buruk. Kalau di Nunukan aman saja, sehingga harus dievaluasi, apakah operator aplikasi Sebatik yang belum mumpuni atau memang kendala jaringan.

Dulu gencar kami sosialisasikan di Perbankan dan Perkantoran," ungkapnya.

(TribunKaltara.com/ Felis)

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official