Polemik Partai Demokrat
Reaksi Mahfud MD Saat Dituding Restui Moeldoko Lakukan Kudeta di Demokrat: Terpikir Saja Tidak!
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membantah dirinya terlibat dalam rencana kudata Partai Demokrat.
TRIBUNKALTARA.COM - Reaksi Mahfud MD saat dituding restui Moeldoko lakukan kudeta di demokrat: terpikir saja tidak.
Isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat tengah bergulir.
Hal itu disampaikan sendiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang juga putra Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Senin (01/02/2021) kemarin.
Nama Moeldoko belakangan terseret jadi salah seorang yang dianggap hendak melakukan kudeta di Partai Demokrat.
Bukan hanya Moeldoko, Menko Polhukam Mahfud MD juga disebut telah memberi restu kepada Moeldoko.
Tak terima dituding memberi restu ke Moeldoko, Mahfud MD memberikan klarifikasi melalui Twitter resminya.
Baca juga: Curhat Walikota Balikpapan soal PPKM, Sorot Gubernur Kaltim Isran Noor dan Daerah Tetangga
Baca juga: Anak Buah AHY Beber Menteri Restui Kudeta, Diprediksi Demokrat Persis PKB & Golkar, Terbelah Jadi 2!
Baca juga: Ramalan Zodiak Rabu 3 Februari 2021, Pisces Akan Raih Banyak Kemenangan, Leo Keluarkan Ide Terbaik
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membantah dirinya terlibat dalam rencana kudata Partai Demokrat.
Mahfud mendapat kabar jika dirinya dikaitkan dengan gejolak politik yang terjadi di Partai Demokrat.
"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya.
Ia pun menyangkal kabar itu, sebab dia tak pernah berbicara dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
"Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui," sambungnya.
Mahfud merasa, kabar tentang kudeta Partai Demokrat ini sulit untuk dipercaya, terlebih di era demokrasi saat ini.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Jabatan Menko tidak mungkin bisa digunakan untuk memberi restu dalam hal ini.
"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu," tulis Mahfud.
"Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid," tutupnya.