Reaksi Mahfud MD Saat Dituding Restui Moeldoko Lakukan Kudeta di Demokrat: Terpikir Saja Tidak!

TRIBUNKALTARA.COM - Reaksi Mahfud MD saat dituding restui Moeldoko lakukan kudeta di demokrat: terpikir saja tidak.

Isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat tengah bergulir.

Hal itu disampaikan sendiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang juga putra Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Senin (01/02/2021) kemarin.

Nama Moeldoko belakangan terseret jadi salah seorang yang dianggap hendak melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Bukan hanya Moeldoko, Menko Polhukam Mahfud MD juga disebut telah memberi restu kepada Moeldoko.

Tak terima dituding memberi restu ke Moeldoko, Mahfud MD memberikan klarifikasi melalui Twitter resminya.

Baca juga: Curhat Walikota Balikpapan soal PPKM, Sorot Gubernur Kaltim Isran Noor dan Daerah Tetangga

Baca juga: Anak Buah AHY Beber Menteri Restui Kudeta, Diprediksi Demokrat Persis PKB & Golkar, Terbelah Jadi 2!

Baca juga: Ramalan Zodiak Rabu 3 Februari 2021, Pisces Akan Raih Banyak Kemenangan, Leo Keluarkan Ide Terbaik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membantah dirinya terlibat dalam rencana kudata Partai Demokrat.

Mahfud mendapat kabar jika dirinya dikaitkan dengan gejolak politik yang terjadi di Partai Demokrat.

"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud MD melalui akun Twitternya.

Ia pun menyangkal kabar itu, sebab dia tak pernah berbicara dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui," sambungnya.

Mahfud merasa, kabar tentang kudeta Partai Demokrat ini sulit untuk dipercaya, terlebih di era demokrasi saat ini.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Jabatan Menko tidak mungkin bisa digunakan untuk memberi restu dalam hal ini.

"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu," tulis Mahfud.

"Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid," tutupnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, sempat mengatakan aksi kudeta Partai Demokrat itu didalangi oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Rachland menyebut Moeldoko telah mendapat restu dari Kepala BIN, Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam dalam menjalankan aksi itu.

"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?"," tulis Rachland di akun Twitternya.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, tudingan Moeldoko terlibat rencana kudeta Demokrat berawal dari pernyataan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi persnya pada Senin (1/1/2021).

AHY menyebut ada lima orang yang diduga merencanakan kudeta Demokrat.

Empat diantaranya merupakan kader atau pernah bergabung dengan Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat pemerintahan.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ujar AHY, Senin, dalam konferensi pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat.

Meski AHY tak menyebut siapa pejabat tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," beber Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin.

Untuk memastikan hal tersebut, AHY mengirim surat pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY.

Baca juga: Kudeta AHY Berkait dengan Pemilu 2004? SBY Keokkan Megawati, M Qodari Beber Hubungan PDIP & Demokrat

Baca juga: Perbaikan Jembatan Jelarai Diundur, Kasatker PJN Kaltara Sebut Usahakan Rampung Sebelum Lebaran

Baca juga: Sampaikan Laporan SPT Tahunan, Wabup Malinau Topan Amrullah Jelaskan Sumbangsih Pajak Bagi Daerah

Moeldoko: jangan ganggu Pak Jokowi!

Respons tudingan AHY soal kudeta di Partai Demokrat, Moeldoko pasang badan: jangan ganggu Pak Jokowi!

Kepala Staf Kepresidenan ( KSP ) Moeldoko angkat bicara terkait tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang menyebut ada orang dekat Joko Widodo hendak mengambil alih kepemimpinan partai yang dipimpinnya.

Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Moeldoko meminta jangan sedikit-sedikit menyalahkan pihak Istana.

"Poinnya yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana," kata Moeldoko, Senin (!/2/2021) malam.

Eks Panglima TNI tersebut juga meminta Jokowi tidak diganggu, terkait polemik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat saat ini.

"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini.

Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP," tambahnya.

Lulusan terbaik Akademi Militer 1981 tersebut juga menceritakan kebiasaannya menerima tamu di rumahnya.

Diakui Moeldoko, dirinya terbuka terhadap siapa saja yang bertamu di kediamannya.

"Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batasan dengan siapa pun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapa pun," ujarnya.

Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 tersebut mengatakan, secara bergelombang tamu biasa berdatangan ke kediamannya.

Mereka datang berbondong-bondong, dengan membahas berbagai isu.

"Kita terima, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi biasanya diawali dengan pertanian, karena saya memang suka pertanian. Ada yang curhat, gua dengerin aja.

Ada dari Indonesia Timur dan lainnya, gua terima aja. Itu yang menunjukan Jenderal yang tidak punya batasan dengan siapa pun," katanya.

Dalam acara yang dipandu jurnalis senior Aiman Wicaksono tersebut, Moeldoko juga menyatakan dirinya prihatin dengan adanya isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.

Moeldoko juga mengaku mencintai Demokrat, yang kini dipimpin anak Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ).

"Saran saya, jadi pemimpin harus jadi pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, terombang ambing. Kalau anak buah tidak boleh pergi, diborgol aja.

Kalau istilah kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," tutup Moeldoko.

Tudingan AHY ke orang dekat Jokowi

AHY tuding ada campur tangan orang dekat Jokowi, anak SBY akan dikudeta dari Ketum Partai Demokrat.

Tanpa basa basi, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) langsung menyatakan ada orang dekat Jokowi yang terlibat dalam upaya kudeta dirinya dari Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat.

Bahkan, untuk mengetahui secara pasti, Agus Harimurti Yudhoyono berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta jawaban dan klarifikasi.Dugaan orang dekat Jokowi terlibat dalam rencana kudeta semakin jelas, setelah anak Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) ini mendapatkan laporan dari kader Partai Demokrat yang berada di pusat dan daerah.

Partai Demokrat dikabarkan sedang bergejolak.

Muncul gerakan yang berupaya melakukan Kudeta kepada Ketum Partai Demokrat yang kini dijabat Agus Harimurti Yudhoyono.

Isu ini dikonfirmasi langsung oleh AHY, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Tak sekadar Kudeta, suami Annisa Pohan ini juga menyebut ada dugaan andil orang dekat Presiden Joko Widodo dalam upaya Kudeta tersebut.

Meski demikian, AHY tak menyebut siapa lingkarang dekat Jokowi yang akan merebut Partai Demokrat.

Terbaru, AHY mengaku sudah bersurat langsung meminta klarifikasi Presiden Jokowi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyatakan, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya.

Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di Pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting Pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Ia menyebut ada lima orang pelaku gerakan tersebut yang terdiri dari 1 kader Partai Demokrat aktif, 1 kader Partai Demokrat yang sudah enam tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan 1 kader yang keluar dari Partai Demokrat sejak tiga tahun lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfimasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Kendati demikian, AHY mengaku telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan Partai Demokrat di tingkat daerah dan cabang seluruh Indonesia.

"Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat, maupun daerah dan cabang serta seluruh kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah Tanah Air," kata dia.

Beda Pandangan dengan AHY

Senin (12/10/2020) ini Ferdinand Hutahaean sudah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari Partai Demokrat.

Ferdinand Hutahaean tiba pukul 09.00 WIB di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi nomor 41, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Saat itu belum ada pejabat DPP Partai Demokrat.

Hanya seorang staf Direktur Eksekutif Partai Demokrat saat itu.

"Tadi pagi saya serahkan ke DPP. Diterima oleh staf Direktur Eksekutif Partai Demokrat," tutur Ferdinand Hutahaean ketika berbincang-bincang dengan Tribunnews.com, Senin (12/10/2020).

"Tidak ada pejabat yang hadir tadi karena mungkin saya kepagian jadi beliau-beliau belum pada tiba," ucapnya.

Melalui staf itu, Ferdinand Hutahaean menyerahkan surat pengunduran diri dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dirinya sebagai kader partai.

Baca juga: Tahun Baru Imlek 2021 Jatuh pada Tanggal? Makna Tahun Kerbau Logam dan Hoki Gede Shio Lainnya

Baca juga: Perbaikan Jembatan Jelarai, Simulasi Pengalihan Jalur Digelar Besok, Begini Persiapan Polda Kaltara

Baca juga: Mantap Berhijrah Seusai Bebas dari Penjara, Roro Fitria Pilih Jalani Taaruf

"Saya menyerahkan surat pengunduran diri saya dan KTA saya sebagai kader partai," jelasnya.

Sebelum meninggalkan Gedung DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mendapat surat tanda terima.

Mundur dari Partai Demokrat, bukan menjadi akhir perjalanan Ferdinand Hutahaean di dunia politik.

Mantan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat itu mengaku akan bergabung dengan partai politik yang memperjuangkan NKRI dan Pancasila secara konsisten.

"Nanti pasti akan masuk ke salah satu partai politik yang memperjuangkan NKRI dan Pancasila secara konsisten," ujar Ketua Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat itu kepada Tribunnews.com, Minggu (11/10/2020).

Namun, ketika ditanya kapan dan partai politik apa yang akan dituju? Ferdinand Hutahaean masih merahasiakannya.

"Saya pasti akan bergabung ke parpol. Hanya, tunggu tanggal mainnya," ucap Ferdinand Hutahaean.

"Intinya saya tetap akan berpolitik, tapi untuk saat ini mungkin belum masuk partai manaupun dalam waktu beberapa saat," jelasnya.

Ferdinand Hutahaean mengundurkan diri dari Partai Demokrat setelah terjadi sejumlah perbedaan prinsip dan cara pandang isu nasional.

"Hari ini saya umumkan resmi di akun medsos saya terutama di Twitter saya dan besok saya sampaikan surat resminya ke DPP Demokrat," ujar Ferdinand Hutahaean.

Dia menjelaskan, terjadi sejumlah perbedaan prinsip dan cara pandang isu nasional antara dirinya dan Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Perbedaan prinsip dan perbedaan cara pandang terkait isu-isu nasional antara saya dan pengurus lainnya adalah alasan utama," jelasnya.

Kemudian, perbedaan prinsip cara mengelola partai yang membuat Ferdinand Hutahaean merasa tidak nyaman lagi sehingga memutuskan untuk keluar.

Teranyar kata dia, terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja.

"Terakhir kemarin cara pandang terhadap UU Ciptaker yang sangat mendasar bagi saya semakin menguatkan pilihan saya untuk mundur," tegasnya.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official