Polemik Partai Demokrat
Buka-bukaan Jhoni Allen Usai Dipecat, Tuduh SBY Rekayasa Kongres Demokrat hingga AHY Jadi Ketua Umum
Buka-bukaan Jhoni Allen seusai dipecat, tuduh SBY merekayasa Kongres Partai Demokrat hingga akhirnya AHY terpilih jadi ketua umum.
lihat foto
"Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan, dimana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum."
"Selain itu, tidak ada laporan pertanggung jawaban dari ketua umum SBY," imbuh dia.
Lebih lanjut, Jhoni mengatakan SBY kemudian mendesain Ketua DPD Partai Demokrat di Indonesia untuk mendeklarasikan AHY menjadi ketua umum.
"Selanjutnya, SBY mendesain ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk men-declare AHY menjadi ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi," katanya.
Karena itu, Jhoni menilai AHY berada di puncak gunung tanpa mendaki.
Ia pun menganggap AHY tidak tahu cara mengatasi masalah yang terjadi dalam Partai Demokrat.
Oleh sebab itu, ujar Jhoni, SBY lah yang akhirnya turun gunung bicara soal isu kudeta.
Menurut Jhoni, apa yang terjadi di Partai Demokrat saat ini adalah krisis kepemimpinan.
"Maka, hanya AHY berada di puncak gunung, tapi tidak pernah mendaki."
"Oleh sebab itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya, SBY, yang saya hormati, menjadi turun gunung."
"Inilah yang disebut krisis kepemimpinan," tandasnya.
Baca juga: Anak Buah AHY Pasang Badan, Tak Terima Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berdarah di Demokrat, Mega Disebut
Baca juga: Kisah Pilu Gede Pasek Soal KLB Demokrat Angkat SBY jadi Ketum Lagi, Anas Urbaningrung Disebut-sebut
Baca juga: 7 Kader Terlibat Kudeta AHY Dipecat, Marzuki Alie & Darmizal Lebih Lantang Sorot Partai Demokrat
Kilas Balik AHY Terpilih Jadi Ketua Umum
Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demorat secara aklamasi pada Maret 2020.
Mengutip Kompas.com, keputusan tersebut diambil setelah sidang paripurna melakukan verifikasi dan menyatakan AHY memenuhi persyaratan menjadi Ketua Umum dalam Kongres V Partai Demokrat 2020 di Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2020).
Hal ini dibenarkan oleh Ferdinand Hutahaean yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Hukum dan Advokasi Partai Demokrat.
