Berita Nasional Terkini

Gegara Pipa Pertamina, Jokowi Marah & Langsung Pecat Pejabat, Menko Luhut: Saya Pusing 3 Tahun ini

Tayang: Kamis, 11 Maret 2021 02:28 WITA

Editor: M Purnomo Susanto

lihat foto

Gegara Pipa Pertamina, Jokowi Marah & Langsung Pecat Pejabat, Menko Luhut: Saya Pusing 3 Tahun ini

https://maritim.go.id/

Menko Luhut Binsar Pandjaitan. https://maritim.go.id/

Baca Selanjutnya:

Profil Immanuel Ebenezer, Loyalis Jokowi Pernah jadi Caleg Dapil Kaltara, Kini Terjaring OTT KPK

TRIBUNKALTARA.COM - Gegara pipa Pertamina, Jokowi marah & langsung pecat pejabat, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan: Saya pusing 3 tahun ini.

Tidak banyak pikir, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) langsung melakukan pemecatan kepada pejabat tinggi Pertamina.

Pemecatan pejabat tinggi Pertamina tersebut, salah satunya dikarenakan adanya pembelian pipa impor yang seharusnya dapat dibeli di Indonesia.

Pemecatan pejabat tinggi Pertamina tersebut dibeberkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak membeberkan siapa pejabat tinggi Pertamina yang dipecat tersebut.

Hal ini diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Binsar Pandjaitan pun menjelaskan alasan Jokowi langsung memecat pejabat tersebut.

Semua berkaitan dengan penggunaan komponen lokal di proyek Pertamina.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ada pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kronologi pemecatan ini terjadi karena yang bersangkutan sudah keterlaluan dalam mengambil kebijakan di Pertamina.

“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 yang disiarkan melalui Youtube BPPT TV, Selasa (9/3/2021).

Pemecatan ini terkait dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri ( TKDN) pada proyek Pertamina.

Proyek yang dimaksud terutama terkait pipa Pertamina.

“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun.

Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” tandasnya.

Hanya saja, Luhut tidak menjelaskan lebih rinci siapa pejabat yang dimaksud.

Luhut Binsar Pandjaitan tak menyebut nama pejabat yang dipecat langsung oleh Jokowi.

“Bapak sudah benar?

(Ada yang) sempat tanya alasan saya.

Alasan saya TKDN.

Kamu cek saja siapa yang diganti itu,” tandasnya.

Luhut Binsar Pandjaitan lantas mengungkit pentingnya nasionalisme.

Ia menyayangkan jika ada pejabat yang abai terhadap kepentingan dalam negeri hanya karena urusan materi pribadi.

“Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang.

Anda lebih muda dari saya.

Saya 74 tahun tahun ini.

Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja,” bebernya.

Mantan prajurit Kopassus ini juga mengungkap perbincangan dengan Jokowi terkait TKDN.

Dia menyebut, penggunaan TKDN sangatlah penting untuk mendukung pembukaan lapangan kerja.

“Saya jelaskan kepada pak Presiden, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira Rp 1.300 triliun.

Anda bisa bayangkan semua kalau itu bisa kita gunakan 60 persen atau 50 persen saja local content itu 50 bilion dollar (AS),” tuturnya.

Hal ini, menurutnya akan menciptakan jutaan lapangan kerja.

Selain itu, penggunaan TKDN juga berdampak pada penghematan yang signifikan dan kemajuan anak bangsa.

“Saya pusing 3 tahun ini.

Padahal kita punya BPPT, apa saja.

Alsintan kita masih berapa kali.

Kita udah putusin harus pakai.

Harus. Tapi (presiden tanya) kenapa nggak jalan pak Luhut?

Saya bilang, pak tidak ada yang dipecat,” urainya.

Pemecatan pejabat menurut Luhut Binsar Pandjaitan penting dilakukan agar tidak ada lagi yang bermain demi keuntungan pribadi.

Karena itu, Luhut Binsar Pandjaitan merekomendasikan kepada Jokowi perlu ada yang dipecat.

“Jadi saya bilang, kalau nanti ada kita ketahuan pak Presiden, bapak harus memecat.

Mengganti orang itu.

Karena kalau tidak, kita ini semua beragama tapi pada hakekatnya kita mengkhianati apa yang kita yakini dengan berbohong, menipu, dan sebagainya.

Nah ini yang menurut saya kita harus bekerja dengan hati,” paparnya.

“Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing.

Padahal dia maling,” tandasnya.

Refly Harun Sempat Sorot Pertamina

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan fakta lain tentang perusahaan BUMN PT Pertamina.

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Jumat (18/9/2020).

Diketahui sebelumnya viral sebuah video Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok).

Ahok mengungkapkan sejumlah aib dalam perusahaan plat merah yang dikelolanya tersebut.

Keburukan yang ia bongkar termasuk adanya kecurangan gaji dan jabatan titipan.

Refly yang juga pernah menduduki posisi Komisaris Utama PT Pelindo mengonfirmasi ada fakta tersebut.

"Yang kedua, jangan mengandaikan bahwa perusahaan seperti Pertamina tidak ada free riders-nya, penumpang gelapnya," ungkit Refly Harun.

Meskipun tidak menyebut nama, Refly Harun mengungkapkan siapa saja 'penumpang gelap' yang dimaksud.

Ia menyebutkan para penumpang gelap ini hendak mencari keuntungan dari perusahaan-perusahaan BUMN.

Refly mengungkit para pengusaha gelap ini bahkan memiliki kiprah dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres).

"Ini juga perlu dicatat. Penumpang gelap itu bisa siapa saja, bisa pengusaha yang sangat powerful, yang namanya pernah beredar dalam pilpres, misalnya," ungkap Refly.

"Di mana kerjanya itu mencari keuntungan yang besar dari impor minyak. Dari Singapura misalnya, untuk kebutuhan dalam negeri," lanjutnya.

Selain itu, terdapat pula penumpang gelap yang isunya dekat dengan lingkaran kekuasaan nomor satu di Indonesia.

"Atau mungkin dari orang-orang yang berkuasa di inner circle kekuasaan," papar dia.

"Yang seperti ini juga untouchable, makanya orang mengatakan 'Mafia Migas'," lanjut Refly Harun.

Refly lalu menjelaskan alasannya mengungkapkan hal tersebut.

"Orang yang tidak tersentuh ini harus diteriaki," tegasnya.

Ia menuturkan, meskipun rahasia besar itu sudah dibongkar ke publik, belum tentu akan ada tindakan yang diambil.

Pasalnya orang-orang ini memiliki pengaruh kuat dalam pemilu.

"Masalahnya, belum tentu efektif. Kalau kita diam-diam kepada presiden, diam-diam kepada menteri BUMN, karena ya, jangan-jangan mereka yang kita katakan sebagai Mafia Migas itu adalah para cukong pemilu," kata Refly.

"Mereka yang membiayai kegiatan pemilu di seluruh Indonesia ini," jelasnya.