Berita Nasional Terkini
Sepak Terjang Budi Waseso, Eks Jenderal Polisi, Berani Tuding 2 Anak Buah Jokowi Dalang Impor Beras
Sepak terjang Budi Waseso, eks Jenderal polisi, berani tuding 2 anak buah Jokowi dalang di balik rencana impor beras
Pada 2012, karier Budi Waseso semakin menanjak setelah dimutasi sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.
Berturut-turut, Budi Waseso menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2013); Kasespim Lemdiklat Polri (2014).
Baca juga: Kawal Presiden Jokowi di Bali, Anak Buah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Meninggal Dunia
Pada 19 Januari 2015, Budi Waseso yang masih berpangkat irjen dilantik menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius yang dimutasi ke Lemhanas.
Namun, ia hanya tujuh bulan menjabat sebagai Kabareskrim sebelum akhirnya dicopot dan digeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pensiun dari polisi, Budi Waseso ditunjuk Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno untuk menjadi Dirut Bulog.
Jabatan lain yang saat ini diemban Budi Waseso adalah Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ke-8 periode 2018-2023.
3. Harta Kekayaan Budi Waseso
Dari penelusuran Tribunnews.com di situs LHKPN milik KPK, tak tercatat harta kekayaan Budi Waseso.
Artinya, sejak menjabat sebagai Dirut Bulog, Budi Waseso belum pernah melaporkan harta kekayaannya sama sekali.
Bahkan saat menjabat sebagai Kabareskrim, Budi Waseso belum memenuhi kewajibannya mengisi LHKPN.
Ia mengaku sulit mengisi laporan tersebut.
Menurut dia, pengisian LHKPN perlu dilakukan secara hati-hati agar rincian laporan kekayaan dapat terhitung dengan baik.
"Tidak mudah, begitu sulitnya mengisi itu. Semua itu harus jujur, kalau tidak, itu namanya pembohongan publik," ujar Budi saat itu pada 2015, dikutip dari Kompas.com.
4. "Dicap" Kontra Pemberantasan Korupsi
Dikutip dari Kompas.com, pada 23 Januari 2015, anak buah Budi Waseso, Kombes Daniel Bolly Tifaona dan Kombes Victor Edison Simanjuntak menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada sidang MK tahun 2010.