Berita Nasional Terkini
Disinggung PDIP soal Kejanggalan Impor Beras, Jokowi Akui Ada Rencana dengan Thailand dan Vietnam
Kebijakan impor beras mendapat kritik politisi PDIP, Presiden Jokowi akhirnya bereaksi, mengakui ada rencana dengan Thailand dan Vietnam.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Kebijakan membuka impor beras sempat mendapat kritik tajam dari politisi PDIP, Presiden Jokowi akhirnya bereaksi hingga mengakui ada rencana dengan Thailand dan Vietnam.
Kebijakan pemerintah melalui Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang berencana membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini, mendapat kritik tajam dari politisi PDIP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kejanggalan di balik rencana impor beras.
Sementara itu Presiden Jokowi langsung turun tangan menyikapi polemik ini.
Baca juga: Mayoritas Berasal dari China, Disnaker Sebut tidak Temukan Pelanggaran Tenaga Kerja Asing di Kaltara
Baca juga: Alasan Impor 1 Juta Ton Beras ke Indonesia Masuk Akal? Mendag Muhammad Lutfi Sebut 3 Lembaga Negara
Presiden Jokowi tak memilih membela PDIP ataupun Menteri Perdagangan.
Baru-baru ini, Jokowi meminta semua pihak mengakhiri polemik soal impor beras.
Presiden Jokowi juga mengakui kebijakan impor beras ini sebelumnya sudah ada rencana nota kesepahaman dengan Vietnam dan Thailand.
Kejanggalan impor beras
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum terkait impor beras.
"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar.
Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto Kristiyanto mengutip Tribunnews, Kamis (25/3/2021)
Selain itu, Hasto Kristiyanto meminta Mendag Luthfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan.
Menurutnya, Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri.
"Beliau telah membangun lumbung pangan (food estate) bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan invosi di bidang pangan.
Lalu kenapa Menteri Perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?" ungkap politisi PDIP ini.
