BREAKING NEWS Pemerintah Perbolehkan PTM Terbatas, Bisa Diberhentikan Sementara Jika Ada Aturan Ini

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Pemerintah perbolehkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Namun bisa diberhentikan sementara jika ada kebijakan ini.

Meski sudah diperbolehkan melaksanakan PTM, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dinas terkati wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan penerapan PTM terbatas dapat dihentikan jika pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

" Misalnya, ada daerah dalam satu kecamatan itu melakukan PPKM. Itu juga merupakan satu situasi di mana PTM dapat diberhentikan sementara," ucap Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Jelang Belajar Tatap Muka di Malinau, Tahap Awal Vaksinasi Covid-19 untuk Guru di Wilayah Perkotaan

Baca juga: Simulasi Pembelajaran Tatap Muka di SDN 043 Tarakan, Jadwal Sekolah Tiga Hari dalam Seminggu

Menurut mantan bos Gojek ini, penutupan PTM sementara merupakan kewajiban bagi sekolah yang masuk zona PPKM.

"Kalau daerah sedang PPKM atau pembatasan dalam skala mikro, itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya. Jadi ini poin yang sangat penting," tutur Nadiem.

Nadiem Makarim menambahkan, sekolah menerapkan PTM secara terbatas, setelah para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut seluruhnya divaksin.

"Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah sudah divaksinasi lengkap. Pemerintah Pusat, Daerah, atau Kemenag mewajibkan satuan pendidikan tersebut menyediakan layanan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Nadiem.

Keputusan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Ranperda Hari Jadi & Lambang Kaltara Disetujui, Gubernur Zainal Paliwang: Alam Ikut Menangis Bahagia

Tenaga Pengajar Harus Divaksin

Pemerintah telah mewajibkan satuan pendidikan untuk menggelar PTM terbatas untuk sekolah yang seluruh pendidik dan tenaga kependidikannya divaksin.

Meski begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan orangtua tetap menjadi penentu bagi anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Tapi yang kedua yang terpenting adalah orangtua atau wali murid boleh memilih berhak, dan bebas memilih bagi anaknya.

Apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh," ucap Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3/2021).

Nadiem mengatakan sekolah harus memberikan opsi kepada orangtua untuk memilih jenis pembelajaran yang akan diikuti oleh anak-anaknya.

Sekolah, kata Nadiem, wajib tetap memberikan layanan pembelajaran yang dipilih oleh orangtua.

"Jadinya sekolah, setelah guru-guru dan tenaga kependidikan divaksin itu wajib memberikan opsi, memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan, tetapi orangtua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak," ucap Nadiem.

Baca juga: 14 Tahun Jadi Honorer di Perbatasan RI-Malaysia, Bapak Ini Akui Masuk Lulusan Terbaik se-Indonesia

"Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusannya ini ada di orangtua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung," tambah Nadiem.

Seperti diketahui, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas untuk para satuan pendidikan di Indonesia.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, setelah para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut seluruhnya divaksin. (tribunnews.com)