Polemik Partai Demokrat
Perseteruan Demokrat Versi KLB dan AHY Belum Berakhir, Jubir: Moeldoko Tidak Akan Membuang Kader
Perseteruan di tubuh Partai Demokrat versi KLB dan AHY belum berakhir, Jubir: Moeldoko tidak akan membuang kader.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga," ujarnya.
Iapun dengan tegas meminta persoalan Partai Demokrat tak perlu menyeret nama Presiden.
"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," katanya.
Optimis dapat SK Kemenkumham
Partai Demokrat kubu Moeldoko optimistis mendapatkan Surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Rasa optimistis itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id bertajuk 'Menusuk Jantung SBY! Kubu Moeldoko Menyerang Lewat Hambalang', Minggu (28/3/2021).
"Minggu depan kita akan mendapatkan SK dari Kemenkum mudah-mudahan," ucap Rahmad.
Rahmad meyakini, Kemenkumham akan menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca juga: Sindiran Menohok Anak Buah AHY Seusai Marzuki Alie Cabut Gugatan, Sebut Demokrat Kubu Moeldoko Takut
Setelah menjadi ketua umum, Moeldoko bakal berbenah Rahmad meyakini Kemenkumham akan memenangkan Moeldoko.
Setelah menjabat pucuk pimpinan tertinggi Demokrat, Moeldoko bakal membenahi partai berlambang Mercy itu.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko ini akan mengadakan konsolidasi nasional merangkul semua pihak baik di daerah kabupaten kota," ucap Rahmad.
Minta maaf ke Jokowi
Partai Demokrat kubu Moeldoko menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.