Berita Daerah Terkini
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Terjaring OTT KPK, Pernah Ngaku Jadi Kader PDIP, Viral di Twitter
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat terjaring OTT KPK, pernah mengaku jadi kader PDIP, viral di Twitter.
Selain PDIP, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat dan Marhaen Djumadi juga didukung oleh PKB dan Hanura.
Baca juga: Dibayar Rp 150 Juta, Cita Citata Sebut Korupsi Dana Bansos Covid-19 yang Namanya Terseret Selesai
Namun, kabar OTT yang dilakukan KPK terhadap Novi Rahman Hidhayat, PKB tolak dikaitkan.
Padahal sebelumnya, PKB adalah bagian dari partai pendukung Novi Rahman Hidhayat saat Pilbup Nganjuk.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim dalam keterangan tertulis kepada Kompas.TV.
“Saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB,” pintanya.
Dalam pernyataannya, Luqman Hakim juga menyampaikan menghormati proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
“Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktek korupsi di tanah air.
Baik langkah penindakan maupun pencegahan,” ujarnya.
Baca juga: Bukti Firli Bahuri Tak Main-main dengan Orang Dalam Polri di KPK, Sudah 2 Polisi Disikat Jenderal
Kabar Bupati Nganjuk terjaring OTT KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat (NRH).
Kabar yang beredar luas itu juga diterima Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono.
Meski begitu, Tatit Heru Tjahjono mengaku belum bisa memastikan kebenaran soal OTT KPK Bupati Nganjuk tersebut, karena belum ada pemberitahuan resmi.
"Kami dapat informasi malam tadi, tapi belum tahu kepastian dari dugaan OTT tersebut," kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (10/5/2021).
Mengenai kasus yang menjerat Bupati Nganjuk, dikatakan Tatit Heru Tjahjono, diduga terkait pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pace.
Namun pihaknya juga belum bisa memastikan di desa mana saja kasus diduga terjadi jual beli jabatan tersebut.