Breaking News:

Berita Daerah Terkini

Larangan Mudik 2021, Bus di Provinsi Kaltim Masih Beroperasi

Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara mencatat masih adanya perjalanan antarakota.

TRIBUNKALTIM.CO
Ilustrasi salah satu Bus di Terminal Bus Batu Ampar, Balikpapan. Biasa digunakan oleh masyarakat untuk hilirisasi angkutan mudik selama lebaran 

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN- Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara mencatat masih adanya perjalanan antarakota.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara, Avi Mukti Amin, kepada awak media.

Semua bus yang masih beroperasi selama larangan mudik pun telah ditempeli stiker khusus sebagai penanda dari BPTD.

Pihaknya juga terus mendata berapa banyak bus yang masih bisa beroperasi di masa peniadaan mudik selama pandemi.

Baca juga: Masjid Besar Darul Ibad di Tana Tidung Bagi-bagi Paket Ramadan untuk Guru Ngaji dan Mustahik

"Tidak semua PO mendapatkan kuota dari wilayah masing-masing. Itu tentunya nanti dikoordinasikan dengan Organda," katanya.

Kendati demikian, tak banyak Bus di Provinsi Kalimantan Timur yang beroperasi selama larangan mudik. Diprediksi hanya 20 persen.

"Kalau di Kaltim perkiraan untuk 20 persen kuota. Karena jumlah penumpangnya juga tidak banyak. Dibatasi betul," imbuhnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Senin 10 Mei 2021, BMKG: Diprediksi Kota Tarakan Diguyur Hujan pada Malam Hari

Menurut Avi, larangan mudik antarkota alias mudik lokal sebutannya telah diatur oleh kewenangan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Namun, disisi lain, BPTD juga sudah mengatur agar bus yang beroperasi diperuntukkan bagi perjalanan nonmudik.

Baca juga: Siapa Novi Rahman Hidayat? Bupati Nganjuk yang Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Elite PKB Jawa Timur

“Memang secara prokes maksimal 50 persen kapasitas. Karena ada pengecualian nonmudik,” katanya.

Adapun pengecualian perjalanan nonmudik berlaku bagi orang yang bekerja dan sedang dalam masa dinas luar daerah.

Mereka yang masuk ke dalam kategori itupun wajib mendapat surat tugas dari pimpinannya.

Selain surat tugas atau surat keterangan perjalanan non mudik, syarat lainnya adalah membawa keterangan negatif antigen atau GeNose.

"Kalau PNS dari atasannya setingkat eselon II. Kalau pekerja swasta, itu dari atasannya. Nonmudik juga khusus bagi wanita hamil yang akan melahirkan di luar kota. Serta yang akan bersalin di luar daerah,” urainya.

(*)

Editor: Junisah
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved