Awal Juni 2021, Insentif Ketua RT di Kota Samarinda Cair Sebesar Rp 1 Juta

TRIBUN KALTARA.COM, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan segera mencairkan insentif untuk Ketua Rukun Tangga (RT) se-Kota Samarinda, pada awal Juni 2021 mendatang.

Ada 1.998 Ketua RT di Kota Tepian ini yang akan mendapatkan insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Perihal tersebut tersirat dari perkataan Wakil Walikota (Wawali) Samarinda Rusmadi, usai memimpin rakor efektifitas dan arahan dalam mengimplementasikan program Pro Bebaya, di Balaikota Samarinda, Senin (17/5/2021) kemarin.

Baca juga: Menyerahkan Diri ke Satgas Nemangkawi, Anak Buah Lekagak Telenggen Bongkar Peran dan Tugas KKB Papua

Ia mengaku bahwa saat sekarang ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Samarinda selaku penanggungjawab telah mengatur itu.

"Saat ini Bappeda selaku penanngungjawab telah mengatur, mungkin di kisaran tanggal 2 Juni mendatang pencairannya," ujarnya dari rilis Pemkot Samarinda, Selasa (18/5/2021).

"Rencananya seluruh RT bakal di kumpulkan secara virtual sekaligus mendengarkan pemaparan sosialisasi dari Walikota (Andi Harun) mengenai pematangan program Pro Bebaya,” sambungnya.

Baca juga: Promo KFC hingga Akhir Mei 2021, Winger Bucket Deal Hanya Rp 83 Ribuan, Gratis 3 Mocha Float

Orang nomer dua di Kota Samarinda tersebut, menuturkan untuk besaran insentif yang diterima untuk masing-masing ketua RT yakni senilai Rp. 1 Juta.

“Kita sudah anggarkan untuk 12 bulan, jadi nanti para Ketua RT ini akan menerima untuk dua bulan dulu terhitung dari bulan April dan Mei,” jelasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan program Pro Bebaya Rp100 juta per RT. Lelaki yang kerap disapa Rusmadi Wongso tersebut menuturkan mulai berjalannya program itu di APBD Perubahan tahun 2021.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Selasa 18 Mei 2021, Waspada Cuaca Ekstrem pada 2 Wilayah di Nunukan Hari Ini

Lalu, mulanya nanti Pemkot Samarinda ada satu RT yang dipilih untuk dijadikan pilot project pelaksanaan, yang dipilih melalui kecamatan dan kelurahan.

“Harapan kita minimal satu RT dulu untuk satu kelurahan. Tapi kalau anggaran memungkinkan, bisa jadi tiga RT. Teknisnya nanti pihak kelurahan yang menentukan RT mana saja di wilayahnya yang bisa dijadikan model,” imbuhnya.

(*)