Fadli Zon Ikut Sindir Gus Yaqut Soal Ibadah Haji saat Menteri Agama Trending Topic di Twitter

Yenny Wahid bercerita, pertemuan pertama adalah undangan makan malam dari Dubes Arab Saudi di kediamannya.

Baca juga: Kemenag Batalkan Keberangkatan Haji 2021, Calhaj di Nunukan Ellys: Kami Tunggu Raja Salman Buka Lagi

Sementara pertemuan kedua terkait rencana investasi Saudi Indonesia, Yenny Wahid mendampingi Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam dua pertemuan itu, Yenny Wahid menanyakan soal kebijakan pelaksanaan ibadah haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi.

Selain belum ada kepastian kuota haji warga non-Saudi, hingga saat ini, Indonesia belum termasuk daftar 11 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi untuk keperluan apapun.

"Dijawab oleh yang mulia (Dubes), pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai kuota haji untuk jemaah haji non Arab Saudi.

Dari negara mana yang masuk lalu berapa kuota yang diberikan ini memang belum dikeluarkan keputusan dari pemerintah Arab Saudi," ujar Yenny Wahid, mengutip Kompas.tv.

"Jadi kalau ada yang bertanya, bagaiman sih duduk persoalannya?

Inilah yang terjadi, belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi," ungkapnya.

Meski demikian Yenny Wahid menyampaikan bahwa Arab Saudi tetap menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas untuk kuota haji.

"Indonesia menjadi negara prioritas, mengingat hubungan baik di antara kedua negara," kata Yenny Wahid.

Baca juga: Dua Kali Batal Berangkat, Kepala Kemenag Tarakan Minta Calon Jemaah Haji Bersabar

Kedubes Arab Saudi bantah tak berikan kuota haji

Seperti diketahui, pemerintah secara resmi telah mengumumkan pembatalan atau peniadaan ibadah haji tahun 2021 setelah mengkaji berbagai pertimbangan.

"Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia," ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Pembatalan pemberangkatan jamaah haji itu berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660/2021.

Keputusan tersebut juga diambil setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti DPR RI, kementerian/lembaga, organisasi keagamaan, asosiasi travel, dan sejumlah unsur lainnya.