Soal Pajak Sembako, DPR RI Sebut Sri Mulyani Permalukan Jokowi: Kayaknya Pemerintah Lagi Bokek

Ia menyarankan agar Sri Mulyani menarik RUU KUP.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono, menilai wacana pajak sembako justru membuktikan negara saat ini tengah bokek.

"Jadi kesimpulan saya ini kayaknya pemerintah lagi bokek lah sebenarnya, terus kemudian kejam sama rakyatnya," ucapnya dalam diskusi virtual bertajuk Publik Teriak Sembako Dipajak, Sabtu (12/6/2021), dilansir Tribunnews.

Menurutnya, jika saat ini pemerintah tetap memaksakan mengenakan PPN pada kebutuhan pokok, maka pemerintah dinilainya sedang mengejar setoran.

"Kalau sekarang ini kelihatan motifnya ngejar setoran, kemudian sudahlah mana yang lebih cepat dari pengenaan pajak ini," imbuhnya.

Ia pun menegaskan para pedagang siap mogok berjualan dan melakukan unjuk rasa jika wacana pajak sembako tetap diterapkan.

"Kalau pemerintahnya mengajukan Rancangan Undang-Undang, kita siap-siap menggunakan hak konstitusi kita pemogokan dan demonstrasi," katanya, dilansir Tribunnews.

Lebih lanjut, Ferry menyarankan agar pemerintah membuat terobosan lain untuk meningkatkan potensi pendapatan negara, alih-alih memaksakan pajak sembako.

Ia menilai pajak sembako sebagai hal berbahaya.

Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, banyak mal dan retail tutup.

Sehingga pasar tradisional menjadi benteng pertahanan terakhir yang bisa menyediakan barang untuk masyarakat.

Baca juga: Momen Hari Palang Merah Sedunia, PMI Tarakan Bagi 50 Sembako Kepada Penggali Kubur dan Marbut Masjid

"Ini bahaya sekali. Apalagi sekarang mal-mal tutup, hypermarket tutup, retail tutup."

"Jadi pasar-pasar (tradisional) inilah yang menjadi benteng pertahanan di bawah, yang tetep bisa menyediakan barang ke masyarakat," tandasnya.

Tak Mencerminkan Pancasila