Breaking News:

Pendidikan

STPMD “APMD” Yogyakarta Sekolah Calon Pemimpin Daerah

STPMD "APMD" Yogyakarta, perguruan tinggi ]sejak 1965 memiliki panggilan sejarah, moral dan keilmuan untuk mendedikasikan jiwa-raga Tridarma ke daerah

Editor: Sumarsono
HO/HUMAS STPMD
Kampus STPMD "APMD" Yogyakarta mencetak calon pemimpin daerah. 

TRIBUNKALTARA.COM - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” (STPMD "APMD") merupakan perguruan tinggi yang sejak 1965 memiliki panggilan sejarah, moral dan keilmuan untuk mendedikasikan jiwa-raga Tridarma kepada daerah, desa, rakyat, dan masyarakat pinggiran.

Desa adalah batu landasan dan batu penjuru Indonesia. Bersamaan dengan kehadiran UU Desa No. 6/2014, kami mengutamakan semangat “Desa Membangun Indonesia” dan “Membangun Desa, Mempersatukan Indonesia” untuk menyokong perubahan desa dengan landasan nilai-spirit ketahanan, kemandirian, kerakyatan, kemakmuran dan kemajuan.

Para pembina desa, pemangku desa, pelaku desa, pendamping desa, maupun pegiat desa tentu memiliki tantangan sekaligus kesempatan besar itu, yang jika bisa diraih dengan baik, maka akan mendatangkan perubahan besar bagi desa, masyarakat dan rakyat.

Sekolah Tinggi hadir sebagai sahabat yang menyediakan sumur pengetahuan dan penempaan kapasitas bagi para pelaku untuk menyambut tantangan dan kesempatan baik tersebut. STPMD “APMD” Yogyakarta membuka 5 program studi bagi para calon mahasiswa yang berminat studi lanjut di Kota Pendidikan Yogyakarta.

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (D-III)
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (D-III) (HO/HUMAS STPMD)

Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (D-III)

Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Diploma Tiga (PMD D III) didirikan pada tahun 1965 oleh para Tentara Pelajar Brigade 17 dengan nama Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD).

Perkembangan selanjutnya APMD menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' dalam naungan Yayasan Pengembangan Pendidikan 'Tujuh Belas'.

Mendasari sejarah serta jiwa pendirian, Prodi Pembangunan Masyarakat Desa tetap konsisten memperhatikan desa sebagai fokus studi yang menjadi cita-cita pendiri untuk mewujudkan desa lebih makmur dan sejahtera.

Pada tahun 2020, sebanyak 74.754 desa tersebar di wilayah nusantara. Kondisi fisik desa, penyelenggaraan pemerintahan, proses pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sangat bervariasi, sehingga tingkat kemajuan desa sangat berbeda- beda.

Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 merupakan regulasi yang secara tegas mewujudkan desa mandiri, maju, demokratis, dan sejahtera.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved