Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Cara Revolusioner Presiden Joko Widodo Wujudkan Pemerataan

Tapi, skema pembiayaan IKN tidak akan melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN.

Bagian terbesarnya justru dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.

Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.

Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini.

“Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuk 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang, mahasiswa akan memasuki usia matang. Usia para pemimpin.

Pada saat itulah kalian harus memiliki sesuatu yang harus menjadi kebanggaan dunia. Kalianlah para pemimpin yang akan mengelola Indonesia dengan Ibu Kota Negara yang sudah mendunia!” tegas Juri.

Baca juga: BEM Nusantara Bereaksi! Harapkan Polemik Pegawai KPK Segera Selesai, Sarankan Tempuh Jalur Hukum

Juri menambahkan, para pengurus BEM se-Kalimantan diharapkan menyiapkan diri dengan membangun kapasitas dan jejaring  agar SDM sudah siap ketika ibukota pindah.

Menurutnya, bonus demografi yang dipunyai harus bisa menjamin kesiapan SDM terutama di daerah IKN dan sekitarnya.

“Masih ada waktu untuk membangun jejaring dan kapasitas sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa di Kalimantan bisa mengambil kendali kepemimpinan politik, sosial dan moral,” tandas Juri.

Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menambahkan pemindahan IKN akan mendorong perekonomian provinsi yang berdekatan dengan Kaltim.

Namun menurutnya pembangunan IKN juga harus tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal. (*)