Breaking News:

Berita Nasional Terkini

Anies Baswedan dan Politikus PDIP Terseret Kasus Korupsi Lahan Munjul, Ketua KPK Beri Isyarat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi terseret kasus korupsi lahan Munjul, Ketua KPK Firli Bahuri beri isyarat.

Kolase TribunKaltara.com / WartaKota/ Fitriyandi Al Fajri dan Angga Bhagya Nugraha
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Kementerian Sekretaris Negara pada Kamis (13/2/2020) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Manager Online Wartakotalive.com Suprapto, saat wawancara eklusif di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2021). (Kolase TribunKaltara.com / WartaKota/ Fitriyandi Al Fajri dan Angga Bhagya Nugraha) 

TRIBUNKALTARA.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi terseret kasus korupsi lahan Munjul, Ketua KPK Firli Bahuri beri isyarat pemeriksaan.

Kasus korupsi lahan Munjul Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur belakangan ini turut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi.

Pasalnya sebagai Gubernur, Anies Baswedan dianggap mengetahui penyusunan APBD DKI Jakarta, hingga akhirnya muncul kasus korupsi lahan Munjul.

Pun demikian dengan politikus PDIP, Prasetyo Edi Marsudi yang bertindak sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

Bahkan Ketua KPK, Firli Bahuri sudah mengisyaratkan bahwa Anies Baswedan dan politikus PDIP itu akan diperiksa.

Pemeriksaan Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi bakal segera dilakukan KPK untuk membuat perkara korupsi ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp152,5 miliar semakin terang benderang.

"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami," kata Firli Bahuri, mengutip WartaKota.

"Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI.

Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Anies Baswedan Pecat ASN Dishub DKI Jakarta, Usai Viral Nongkrong di Warung Kopi saat PPKM Darurat

Menurut Firli Bahuri, KPK memahami keinginan masyarakat agar kasus ini diungkap secara tuntas demi kepastian hukum dan menimbulkan rasakeadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved