Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Bupati Nunukan Asmin Laura Beber Alasan OPD Tak Dapat Realisasikan Program, Ini Kendalanya 

Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan, alasan mengapa beberapa program OPD tidak dapat direalisasikan, oleh OPD

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS
Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, Senin (12/07/2021). 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak nekat merealisasikan programnya.

Hal itu dia sampaikan seusai menghadiri paripurna ke-10, terkait pengambilan keputusan DPRD Nunukan tentang persetujuan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Asmin Laura mengatakan, alasan mengapa beberapa program OPD tidak dapat direalisasikan, lantaran kondisi keuangan di daerah.

Baca juga: Serapan APBD Kaltara Semester I Tahun 2021 Minim, Sekprov Suriansyah Beber Alasannya

Apalagi di tengah pandemi saat ini, stracing anggaran fokus kepada percepatan penanganan Covid-19.

"Jadi sebenarnya OPD mau melakukan itu, tetapi Surat Penyediaan Dana (SPD)nya yang tidak keluar dari keuangan sehingga resiko juga. Karena kalau OPD tetap ngotot merealisasikan programnya, nanti akan menjadi beban hutang," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Senin (12/07/2021), sore.

Baca juga: Gunakan APBD Murni Pemkot Tarakan, Tahun ini Pembangunan Jembatan Mulawarman Dianggarkan Rp 4 Miliar

Lebih lanjut dia sampaikan, pemerintah daerah, harus belajar dari pengalaman hutang yang menumpuk sebelumnya.

Sehingga, untuk program OPD yang bersifat tidak urgent, Asmin Laura berharap ditunda pelaksanaannya.

Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, Senin (12/07/2021).
Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, Senin (12/07/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/ FEBRIANUS FELIS)

"Nunukan ada banyak hutang dan kita sudah punya pengalaman. Sehingga untuk menindaklanjuti kegiatan, memang sudah seharusnya kita melihat kondisi keuangan. Artinya untuk program yang dianggap tidak terlalu urgent, ya kita tunda," ucapnya.

Terhadap persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 itu, Asmin Laura berharap akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Baca juga: Realisasi APBD Kaltara Baru 9 Persen, Plt Kepala BKAD Denny Harianto Sebut Semester Satu Lamban

Sehingga, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dengan baik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved