Bupati Nunukan Asmin Laura Beber Alasan OPD Tak Dapat Realisasikan Program, Ini Kendalanya 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak nekat merealisasikan programnya.

Hal itu dia sampaikan seusai menghadiri paripurna ke-10, terkait pengambilan keputusan DPRD Nunukan tentang persetujuan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Asmin Laura mengatakan, alasan mengapa beberapa program OPD tidak dapat direalisasikan, lantaran kondisi keuangan di daerah.

Baca juga: Serapan APBD Kaltara Semester I Tahun 2021 Minim, Sekprov Suriansyah Beber Alasannya

Apalagi di tengah pandemi saat ini, stracing anggaran fokus kepada percepatan penanganan Covid-19.

"Jadi sebenarnya OPD mau melakukan itu, tetapi Surat Penyediaan Dana (SPD)nya yang tidak keluar dari keuangan sehingga resiko juga. Karena kalau OPD tetap ngotot merealisasikan programnya, nanti akan menjadi beban hutang," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Senin (12/07/2021), sore.

Baca juga: Gunakan APBD Murni Pemkot Tarakan, Tahun ini Pembangunan Jembatan Mulawarman Dianggarkan Rp 4 Miliar

Lebih lanjut dia sampaikan, pemerintah daerah, harus belajar dari pengalaman hutang yang menumpuk sebelumnya.

Sehingga, untuk program OPD yang bersifat tidak urgent, Asmin Laura berharap ditunda pelaksanaannya.

"Nunukan ada banyak hutang dan kita sudah punya pengalaman. Sehingga untuk menindaklanjuti kegiatan, memang sudah seharusnya kita melihat kondisi keuangan. Artinya untuk program yang dianggap tidak terlalu urgent, ya kita tunda," ucapnya.

Terhadap persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 itu, Asmin Laura berharap akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Baca juga: Realisasi APBD Kaltara Baru 9 Persen, Plt Kepala BKAD Denny Harianto Sebut Semester Satu Lamban

Sehingga, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dengan baik.

"DPRD tadi sudah sepakat artinya tinggal selangkah lagi akan ditetapkan jadi Raperda. Menunggu evaluasi dari Gubernur. Kami harap DPRD tetap melakukan pengawasan, supaya dalam pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Terakhir, dia menyebut 90 persen APBD Nunukan tergantung dari dana transfer pusat.

Sehingga, apa yang menjadi Juknis dari pemerintah pusat harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Ada Revisi Anggaran, Subsidi Ongkos Angkut Barang yang Bersumber dari APBD Nunukan Belum Jalan

"Daerah hanya bisa menindaklanjuti sesuai Juknis dari pemerintah pusat. Apalagi Nunukan, 90 persen APBDnya tergantung dari transfer pusat. Jadi apa yang menjadi Juknis dari pusat harus kita ikuti, kalau tidak ada sanksi menanti," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus felis