Breaking News:

Sekjen FDTI Isradi Minta Permenristekdikti tentang Keinsinyuran Dicabut, Ini Alasannya

Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesi (FDTI) Dr Isradi Zainal meminta agar Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Dikti tentang Keinsinyuran dicabut.

Editor: Sumarsono
HO/Isradi
Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesi (FDTI) Dr Isradi Zainal meminta agar Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Keinsinyuran dicabut. 

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesi (FDTI) Dr Isradi Zainal meminta agar Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Keinsinyuran dicabut.

Menurutnya Permenristekdikti Nomor 35 tahun 2016 tentang Keinsinyuran tersebut cacat hukum karena mendahului Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2019 yang juga mengantur tentang keinsinyuran.

Zainal yang juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim ini meminta kepada Direktur  Kelembagaan Prof Aris Junaidi mengusulkan kepada Mendikbud Ristek mencabut Permenristekdikti Keinsinyuran selanjutnaya diterbitkan kembali.

Baca juga: Universitas Balikpapan Wisuda 173 Mahasiwa, Isradi Zainal: Siap Dukung Balikpapan Penyangga IKN

Isradi Zainal yang saat ini menjabat Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) mengatakan, Permenristekdikti tentang Keinsinyuran itu juga tidak merujuk pada UU Keinsinyuran tahun 2014.

Caranya lanjut Zainal, pada saat nencabut Permenristek ikti nomor 35 tahun 2016 itu saat bersamaan diterbitkan Permendikbud Ristek terkait Program Profesi Insinyur.

Permendikbud Dikti yang baru ini tentunya harus merujuk pada UU No. 11 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran.

Baca juga: Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota Negara ke Sepakunegara

Selain ini Permendikbud ini tidak merugikan mereka yang telah melakukan praktek keinsinyuran yang sudah diakui.

Acara yang dipandu Direktur Belmawa Prof Aris Junaidi dan tim dari Kemendibud Dikti dihadiri Ketua Umum PII Dr Heru Dewanto didampingi tim dari PII, Sekjen FDTI Dr. Isradi Zainal.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya terkait  mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)  dalam penyetaraan gelar insinyur dan rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Insinyur Indonesia (DII). (*)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved