Berita Nasional Terkini

Vaksin Berbayar Dibatalkan Jokowi, Ketua KPK Beri Apresiasi, Mahfud MD Bocorkan Ide Awal

Jokowi resmi membatalkan vaksin berbayar setelah menuai penolakan masyarakat, Ketua KPK Firli Bahuri beri apresiasi, Mahfud MD bongkar ide awal.

TRIBUNKALTARA.COM / SYIFA'UL MIRFAQO
Ilustrasi - vaksin Covid-19. ( TRIBUNKALTARA.COM / SYIFA'UL MIRFAQO ) 

TRIBUNKALTARA.COM - Presiden Jokowi resmi membatalkan vaksin berbayar setelah menuai penolakan masyarakat, Ketua KPK Firli Bahuri beri apresiasi, Mahfud MD bongkar ide awal.

Rencana vaksin berbayar untuk percepatan vaksinasi penangkal Covid-19, sempat mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Pasalnya vaksin Covid-19 yang semula gratis untuk rakyat, malah mendadak muncul ide vaksin berbayar.

Belum lagi Ketua KPK, Firli Bahuri mewanti-wanti adanya potensi korupsi pada gerakan vaksin berbayar.

Belakangan vaksin berbayar telah dibatalkan Presiden Jokowi.

vaksin berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma, kini resmi dibatalkan.

Sekretaris Kabinet, Pramono mengatakan keputusan itu diambil setelah Presiden Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Pramono Anung mengatakan terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.

"Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu Vaksinasi Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah," kata Pramono.

Program Vaksinasi Gotong Royong individu juga sempat menuai kritik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kepala Unit Program Imunisasi WHO Ann Lindstrand menyampaikan bahwa vaksinasi berbayar ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat paling rentan akan kesulitan mendapatkan akses terhadap vaksin Covid-19.

"Pembayaran dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, dan terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau yang paling rentan," kata Linstrand, Senin (12/7/2021).

WHO menilai seharusnya vaksinasi selama pandemi diberikan secara gratis.

Baca juga: Kimia Farma Layani Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Mulai Besok di 8 Klinik Jawa & Bali, Ini Cara Daftar

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved