Berita Nasional Terkini
Vaksin Berbayar Dibatalkan Jokowi, Ketua KPK Beri Apresiasi, Mahfud MD Bocorkan Ide Awal
Jokowi resmi membatalkan vaksin berbayar setelah menuai penolakan masyarakat, Ketua KPK Firli Bahuri beri apresiasi, Mahfud MD bongkar ide awal.
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Presiden Jokowi resmi membatalkan vaksin berbayar setelah menuai penolakan masyarakat, Ketua KPK Firli Bahuri beri apresiasi, Mahfud MD bongkar ide awal.
Rencana vaksin berbayar untuk percepatan vaksinasi penangkal Covid-19, sempat mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Pasalnya vaksin Covid-19 yang semula gratis untuk rakyat, malah mendadak muncul ide vaksin berbayar.
Belum lagi Ketua KPK, Firli Bahuri mewanti-wanti adanya potensi korupsi pada gerakan vaksin berbayar.
Belakangan vaksin berbayar telah dibatalkan Presiden Jokowi.
vaksin berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma, kini resmi dibatalkan.
Sekretaris Kabinet, Pramono mengatakan keputusan itu diambil setelah Presiden Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.
"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).
Pramono Anung mengatakan terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.
"Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu Vaksinasi Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah," kata Pramono.
Program Vaksinasi Gotong Royong individu juga sempat menuai kritik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kepala Unit Program Imunisasi WHO Ann Lindstrand menyampaikan bahwa vaksinasi berbayar ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat paling rentan akan kesulitan mendapatkan akses terhadap vaksin Covid-19.
"Pembayaran dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, dan terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau yang paling rentan," kata Linstrand, Senin (12/7/2021).
WHO menilai seharusnya vaksinasi selama pandemi diberikan secara gratis.
Baca juga: Kimia Farma Layani Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Mulai Besok di 8 Klinik Jawa & Bali, Ini Cara Daftar
Reaksi Firli Bahuri
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, langkah Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar sudah tepat.
Sebab, kata Firli Bahuri, seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
"Keputusan presiden adalah yang terbaik.
KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini," kata Firli Bahuri kepada Tribunnews.com, Sabtu (17/7/2021).
Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung Vaksinasi Gotong Royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya sangat berisiko korupsi.
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan gotong royong tertanggal 12 Juli 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana.
Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait.
Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," kata Firli Bahuri.
Baca juga: Ramai Vaksin Berbayar, Bupati Bulungan Syarwani Minta Masyarakat Ikuti Vaksinasi Gratis
Ide Awal Dibongkar Mahfud MD
Program vaksin berbayar sempat menuai polemik dari sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir.
Sampai akhirnya, pemerintah resmi membatalkan program vaksin berbayar itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) membocorkan ide awal munculnya vaksin berbayar.
Melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (17/7/2021), Mahfud MD menjelaskan ide vaksin berbayar ini berawal dari lonjakan kasus Covid-19 akibat varian baru Delta.
Melihat kondisi ini, pemerintah segera mempercepat program vaksinasi kepada masyarakat.
Akan tetapi, di dalam percepatan vaksinasi itu terjadi antrean yang panjang dari masyarakat, yang dikarenakan kurangnya jumlah tenaga medis sebagai vaksinator.
"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu."
"Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta.
Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat," jelas Mahfud MD.
Sebagai langkah mengantisipasi antrean, jajaran personel TNI, Polri hingga BIN diturunkan untuk membantu vaksinasi.
Namun ternyata, masih banyak masyarakat yang belum terlayani vaksinasi.
Maka dari itu, munculah ide vaksin berbayar, yang menerima penolakan dari banyak pihak.
"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja."
"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yg keras. "
"Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," tulis Mahfud MD.
Untuk mencapai target vaksinasi 70 Juta di September 2021, Mahfud MD menyebut pemerintah akan melatih para bidan dan mahasiswa ilmu kedokteran untuk menjadi vaksinator.
Menurutnya, proses penyuntikan vaksin Covid-19 harus lah dilakukan dengan hati-hati.
"Itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang.
Calon penerima vaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin," jelasnya.
(*)
