Berita Nasional Terkini
Moeldoko Marah Besar, Kehormatannya Ternoda saat ICW Tuding KSP Terkait dengan Produsen Ivermectin
KSP Jenderal (pur) Moeldoko marah besar, kehormatannya ternoda, ICW tuding KSP ada hubungannya dengan produsen Ivermectin, politisi PDIP ikut terseret
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM - Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (pur) Moeldoko marah besar, sebut kehormatannya ternoda saat ICW tuding KSP ada hubungannya dengan produsen Ivermectin, politisi PDIP ikut terseret.
Polemik penggunaan Ivermectin sebagai obat Covid-19 terus berlanjut.
Kali ini, Indonesia Corruption Watch atau ICW mengklaim telah menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dengan produsen Ivermectin.
Nama KSP dan Moeldoko ikut diseret oleh ICW terkait dugaan afiliasi produsen Ivermectin.
Tak terima dengan tudingan tersebut, Moeldoko langsung bereaksi tegas.
Pensiunan Jenderal bintang 4 TNI itu merasa tudingan tersebut telah membuat kehormatannya ternoda.
Baca juga: Inilah 8 Jenis Obat yang Diizinkan BPOM untuk Terapi Penyembuhan Covid-19, Termasuk Ivermectin
Tak tanggung-tanggung, Moeldoko mengancam bakal membawa tudingan tersebut ke ranah hukum.
Mulanya tudingan ICW yang menyeret KSP Moeldoko itu dijabarkan oleh Peneliti ICW Egi Primayogha.
Salah satu produsen Ivermectin di Indonesia adalah PT Harsen Laboratories, perusahaan yang bergerak dibidang farmasi, dengan merek Ivermax 12.
Ia mengatakan, perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami istri Haryoseno dan Runi Adianti.
"Kedua nama tersebut tercatat dalam dokumen Panama Papers, dan diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital Ltd, yang berbasis di British Virgin Island," ungkap Egi lewat keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).
Sebelum pandemi Covid-19, kata Egi, PT Harsen Laboratories pernah menjalin hubungan kerja sama dengan PT Indofarma dalam pendistribusian obat.
Berdasarkan laporan konsolidasian PT Indofarma tahun 2020, Indofarma memiliki utang ke PT Harsen Laboratories sebesar Rp 8.579.991.938 per 30 Juni 2020.
"Jumlah ini meningkat dari 31 Maret 2019 yang berjumlah Rp 3.238.035.238," beber Egi Primayogha.
Ia menyebutkan, salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories adalah Sofia Koswara, Wakil Presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel.
Sofia Koswara juga menjabat Chairwoman Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia.
Adapun warga Indonesia lainnya yang berada di FLCCC adalah Budhi Antariksa, bagian dari tim dokter Presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan, serta pengajar plumnologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
"Budhi juga merupakan ketua tim uji klinis Ivermectin di Indonesia," sebut Egi Primayogha.
Ia menyatakan, keterlibatan pejabat publik diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryoseno dengan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI).
Sejak 2019, lanjutnya, PT Noorpay Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerja sama dengan HKTI terkait program pelatihan petani di Thailand.
"Pada awal Juni lalu, Ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI."
"Selain itu, anak Moeldoko, Joanina Rachman, merupakan pemegang saham mayoritas di PT Noorpay Nusantara Perkasa," ungkap Egi Primayogha.
Selain Sofia Koswara, ujar Egi Primayogha, anggota direksi lain di PT Harsen Laboratories adalah Riyo Kristian Utomo yang menjabat Direktur Pemasaran.
"Riyo merupakan anggota PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan," paparnya.
Kata Egi, pada Pemilu 2014, Riyo mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan, namun gagal.
Baca juga: Kepala BPOM RI Sebut Ivermectin Belum Bisa untuk Obat Covid-19, Kecuali Ada Resep Dokter
Riyo kemudian menjabat tenaga ahli Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Egi mengungkapkan, Riyo adalah anak kandung dari anggota Fraksi PDIP di DPR, Ribka Tjiptaning Proletariyati.
Ribka Tjiptaning adalah anggota Komisi Energi, Riset, dan Teknologi.
Sebelumnya ia merupakan anggota Komisi Kesehatan, namun dipindah akibat menyatakan menolak vaksin Covid-19 dalam sidang rapat kerja Komisi Kesehatan.
Ribka menjabat Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.
"Pada April 2020, ditemukan video amatir yang menunjukkan Baguna tengah membagi-bagi sembako dan masker yang disediakan oleh PT Harsen, dan diterima oleh Ribka Tjiptaning selaku ketua Baguna PDIP," ungkap Egi Primayogha.
Egi menyatakan, fenomena tersebut kian menunjukkan pandemi Covid-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak menindak tegas bawahannya yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan distribusi Ivermectin.
"Alih-alih demikian, ia (Presiden Jokowi) bahkan membuka ruang perburuan rente dengan membiarkan instansi tertentu campur tangan dalam penanganan Covid di luar tugas dan kewenangannya," ucap Egi Primayogha.
Pada Oktober 2020, dokter dari Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Harsen Laboratories, Herman Sunaryo, menyebut Ivermectin dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan Covid-19.
Polemik lalu berlanjut pada awal Juni 2021, ketika PT Harsen Laboratories mengumumkan telah memproduksi Ivermectin, obat yang diklaim sebagai alternatif terapi Covid-19.
Selang beberapa waktu kemudian, Menteri BUMN mengirimkan surat ke BPOM dengan nomor S-330/MBU/05/2021, yang berisi pengajuan permohonan penerbitan Emergency Use Authorization untuk Ivermectin.
Setelah mendapat peringatan dari BPOM, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi Ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma.
Distribusi Ivermectin lalu menambah daftar panjang obat-obat yang ditawarkan oleh pemerintah, meskipun belum dilakukan uji klinis yang tepat.
Selama 18 bulan pandemi, pemerintah telah mengedarkan obat seperti Chloroquine, Avigan, wacana Vaksin Nusantara, hingga Ivermectin.
Reaksi Moeldoko
Menanggapi tudingan ICW, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan hal tersebut ngawur dan menyesatkan.
"Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan," ucap Moeldoko melalui pesan tertulis, Kamis (22/7/2021).
"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab," lanjut Moeldoko.
Pensiunan Jenderal TNI itu menilai tudingan ICW tak bisa dimaafkan terlebih menyangkut tuduhan kerja sama HKTI dalam impor beras.
HKTI menurut Moeldoko, justru berjuang untuk kemandirian petani agar mereka bisa mengekspor beras.
"Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI," kata Moeldoko.
Baca juga: Viral Obat Ivermectin Dipercaya Sembuhkan Pasien Covid-19, BPOM Tegaskan Baru akan Diuji Klinik
Moeldoko juga menegaskan, informasi ICW yang menuding Joanina sebagai tenaga ahli di KSP, adalah salah besar.
Pasalnya Moeldoko sudah pernah menjelaskan Joanina hanya pernah magang selama 3 bulan di KSP.
Atas berbagai tuduhan tersebut, Moeldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW.
"Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020," ucap Moeldoko.
(*)
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
